Berita

Nusantara

Mensos: Tagana Harus Dikelola Sebagai Community Based Disaster

KAMIS, 11 JUNI 2015 | 08:21 WIB | LAPORAN:

Di Indonesia setidaknya terdapat 279 titik rawan bencana seperti tanah longsor, banjir dan kebakaran.

Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, bencana longsor terjadi karena tekstur tanah rentan dan teridentifikasi rawan. Maka itu, Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kemensos memiliki pemetaan.

Selain itu, lanjut Mensos Khofifah, Kemensos memperbanyak Kampung Siaga Bencana (KSB). Warga kampung dilatih menjadi kader yang paham akan tanda-tanda alam sebelum terjadi bencana alam dan agar akrab dengan alam, tapi juga memiliki kesiapan mental menghadapi setiap bencana atau live in harmony with disaster.


"Bagi warga yang tinggal dekat aliran sungai, tahu kapan air meluap dan menggenangi permukiman yang bisa berhari-hari," katanya usai menyusuri sungai Kelingi, Lubuklinggau, Sumatera Selatan, kemarin.

Pada posisi demikian, menurut Mensos Taruna Siaga Bencana (Tagana) sudah menjadi bagian dari penanganan bencana alam dan sosial, misalnya di Aceh, dengan menyiapkan dapur umum lapangan (dumlap), evakuasi darurat, serta mendirikan tenda darurat. Sedangkan, Tagana pada masa tanggap darurat langsung di bawah Kemensos, jelasnya.
 
Mensos menambahkan, keberadaan Kota Lubuklinggau bakal menjadi penyangga daerah-daerah di sekitarnya, sekaligus sebagai support tim jika terjadi bencana alam. Di Sumatera gudang logistik terdapat di Kota Palembang, tapi untuk menjangkau Lubuklinggau dibutuhkan waktu 7-8 jam perjalanan darat.

Pasca terjadi bencana, biasanya banyak para korban mengalami gangguan psikologis, seperti rasa cemas dan putus asa. Tagana diharapkan menjadi bagian dari pelayanan tanggap darurat. Maka, Tagana setiap saat harus ada penguatan dan tetap solid di lapangan.

"Tagana adalah relawan dan bukan aparatur pemerintah yang digaji negara. Mereka harus dikelola sebagai community based disaster dan hari ini hadir 520 Tagana dari 16 provinsi," imbuh Mensos mengutip dari rilis Humas Kemensos.[wid]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Kreditur Tak Boleh Cuci Tangan: OJK Perketat Aturan Penagihan Utang Pasca Tragedi Kalibata

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:15

Dolar Melemah di Tengah Data Tenaga Kerja AS yang Variatif

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:00

Penghormatan 75 Tahun Pengabdian: Memori Kolektif Haji dalam Buku Pamungkas Ditjen PHU

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:48

Emas Menguat Didorong Data Pengangguran AS dan Prospek Pemangkasan Suku Bunga Fed

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:23

Bursa Eropa Tumbang Dihantam Data Ketenagakerjaan AS dan Kecemasan Global

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:01

Pembatasan Truk saat Nataru Bisa Picu Kenaikan Biaya Logistik

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:46

Dokter Tifa Kecewa Penyidik Perlihatkan Ijazah Jokowi cuma 10 Menit

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:35

Lompatan Cara Belajar

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:22

Jakarta Hasilkan Bahan Bakar Alternatif dari RDF Plant Rorotan

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:11

Dedi Mulyadi Larang Angkot di Puncak Beroperasi selama Nataru

Rabu, 17 Desember 2025 | 05:48

Selengkapnya