. Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Gatot Nurmantyo direkomendasikan Presiden Joko Widodo ke DPR RI untuk menjadi pengganti Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang memasuki masa pensiun Juli mendatang.
"Sudah terima suratnya. Hanya ada satu nama, Pak Gatot Nurmantyo, KSAD," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/).
Sebagaimana diberitakan JPNN, Fahri menyebutkan surat dari Jokowi sampai ke DPR sore tadi. Dalam surat itu Jokowi tak menyebutkan alasan mengapa dia akhirnya memilih Jenderal Gatot.
"Presiden hanya jelaskan prosedur," sambung Fahri.
Karenanya, Fahri meminta agar presiden bisa menjelaskan alasan tersebut. "Ini tren baru, dan tentu DPR berharap presiden menjelaskan ini. Memang ini tidak ada pelanggaran UU. Tapi ini merubah konsensus yang dibangun selama ini," jelas politikus PKS ini.
Seharusnya lanjut Fahri, saat pergantian ini yang akan menjadi Panglima TNI adalah KSAU, Marsekal Agus Supriyatna. "Tapi yang kami harapkan presiden ada penjelasan lebih spesifik. Misalnya kalo presiden bilang hak prerogatif, ya itu biasa saja. Tapi bagaimanapun merubah kebiasaan itu harus ada satu penjelasan," imbuhnya.
Tubuh TNI menurutnya, tetap harus dijaga profesionalitas dan semangatnya. "TNI garda terdepan kita untuk menjaga garis pertahanan bangsa kita yang paling luar. Penjelasan presiden ini kita perlukan. Presiden tidak menjelaskan alasan, hanya menjelaskan prosedur. Pak Moeldoko sudah pensiun. Jadi perlu diganti," jelasnya.
Penjelasan Jokowi sebagai presiden menurut Fahri, penting demi menjaga suasana di tubuh TNI. Untuk itu surat Jokowi itu segera akan ditindaklanjuti. "Kami akan bawa ke Rapim, dari Rapim ke Bamus, lalu diputuskan bagaimana surat itu. Biasanya, Komisi I yang terkait untuk uji kelayakan dan kepatutan," pungkasnya.
[fas/jpnn/sam]
