. Komisi XI DPR RI meminta agar Bank Indonesia (BI) memberi perhatian serius kepada masalah inflasi yang tidak pernah ditangani dengan instrumen yang memadai. Sebab di beberapa bulan terakhir, laju inflasi dirasakan telah mempengaruhi daya beli masyarakat dan secara struktural berdampak pada kondisi ekonomi nasional.
Anggota Komisi XI DPR RI M. Misbakhun mengatakan, manajemen pengendalian inflasi yang dilakukan oleh BI sebagai penanggung jawab dan pejaga stabilitas inflasi masih sangat amatiran.
"Padahal inflasi punya dampak yang luar biasa pada sistem ekonomi. BI rate tidak bisa turun kalau inflasi masih tinggi. Kredit bank tidak bisa turun kalau BI rate masih tinggi. Cost of fund kita buat sektor riil jadi mahal," tegas Misbakhun dalam rapat dengan Gubernur BI, Kementerian Keuangan, Bappenas, dan BPS, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/6).
Hadir dalam acara itu sejumlah pejabat seperti Gubernur BI Agus Martowardoyo dan Menkeu Bambang Brodjonegoro.
Menurut Misbakhun, pihaknya sudah berkunjung ke berbagai daerah, yang menerapkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Namun, ditemukan TPID saja tidak cukup dan inflasi tetap terjadi akibat dalamnya masalah ekonomi. Kerap ditemukan juga tak ada kebijakan yang disiapkan selepas adanya kebijakan tertentu yang bisa memicu inflasi seperti kenaikan harga BBM.
"Yang seperti ini kan dampaknya bisa kita prediksi. Tapi karena cara menangani amatiran dan belum serius, akibatnya makin sulit," kata dia.
"Instrumen kebijakan yang digunakan untuk mengendalikan inflasi ini masih sangat terbatas dan kurang diberi kewenangan yang luas. Padahal Volatile Food Inflation, Core Inflation dan Administrative Price Inflation itu masih manageable," tambah Misbakhun.
Lanjut Politikus Golkar itu, BI memiliki instrumen besar yang bisa digunakan dalam bentuk cadangan dan surplus. Baginya, BI seharusnya bisa menggunakan instrumen itu semisal dalam operasi pasar.
"Jangan lah cadangan hanya dibekap terus sama BI sendiri kemudian digunakan untuk biaya operasional saja. Ini menurut saya sangat penting untuk mengontrol inflasi dengan baik," katanya.
Misbakhun juga bicara soal fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap US Dolar (USD). Selama ini, selalu disebut akar permasalahan rendahnya nila rupiah adalah kondisi global dan kebijakan Bank Sentral AS, The Fed.
Hal demikian sebenarnya bisa diprediksi, dan harusnya disiapkan kebijakan untuk mengatasinya. Sebab bila tidak, kata Misbakhun, maka kesimpulan yang muncul adalah BI sedang mencari keuntungan dari naiknya harga USD.
"Karena bagaimanapun juga salah satu sumber pendapatan BI adalah dari kenaikan itu. Saya usul Komisi XI, kalau perlu, kita kunjungan kerja ke BI. Supaya tahu bagaimana kerja BI dalam mengontrol nilai rupiah," jelasnya.
Pada kesempatan itu, Misbakhun meminta agar jajaran Pemerintah menyiapkan asumsi makro untuk RAPBN 2016 secara lebih realistis sesuai kondisi di lapangan.
"Kalau memang ada optimisme pertumbuhan itu akan naik, kenaikan paling masuk akal berapa? Saya mendukung optimisme Pemerintah. Tapi harus realistis dan harus bisa diterima pasar dengan baik," demikian Misbakhun.
[rus]
