Berita

eritrea/net

Dunia

PBB: Banyak Kejahatan Kemanusiaan di Eritrea

SENIN, 08 JUNI 2015 | 17:03 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Penyelidik HAM PBB mengungkapkan bahwa kejahatan kemanusiaan terjadi di Eritrea yang merupakan sebuah negara di bagian timur laut Afrika.

Hal itu terungkap dalam laporan PBB yang dirilis pada hari ini (Senin, 8/6). Dalam laporan yag dibuat berdasarkan penyelidikan panjang itu ditemukan bahwa di Eritrea ditemukan sejumlah kasus kejahatan terhadap kemanusiaan seperti pembunuhan di luar hukum, penyiksaan yang meluas, perbudakan seksual, dan tenaga kerja paksa.

"Komisi menemukan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis, meluas dan kotor telah dan sedang dilakukan di bawah kewenangan pemerintah Eritrea," kata laporan tersebut seperti dimuat Reuters.


Dalam laporan setebal 484 halaman itu juga menemukan bahwa praktek perbudakan dan penyiksaan yang rutin terjadi di negara tersebut juga didorong oleh kebijakan pemerintah.

Pemeirntah Eritrea, disebut dalam laporan PBB, secara efektif memperbudak orang dengan sistem yang dikenal sebagai "layanan nasional". Kebijakan tersebut melibatkan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, penyiksaan seksual, kerja paksa, dan tidak adanya cuti.

Sementara itu layanan nasional itu seharusnya hanya berlangsung 18 bulan, tapi PBB menemukan bahwa ada kasus penahanan selama 17 tahun.

Selain itu, Eritrea juga mengoperasikan kebijakan perbatasannya dengan menembak di tempat orang yang berupaya melaikan diri. Komisi HAM PBB menemukan kasus penembakan tahun 2014 meski pemerintah mengaku telah mengakhiri kebijakan tersebut.

Bukan hanya itu, pemerintah juga mengoperasikan jaringan mata-mata untuk memantau warga negaranya sendiri. Sedangkan aparat penegak hukum tidak digaji dengan semestinya.

Sejumlah kasus pembunuhan massal pun masih ditemukan di negara tersebut.

"Komisi menyimpulkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas penyiksaan yang meluas diderita seluruh negeri Eritrea," masih dalam laporan yang sama.

Disebutkan juga dalam laporan tersebut bahwa selama penyelidikan, PBB berupaya meminta akses dan informasi ke pemerintah Eritrea, namun tidak ada tanggapan positif. [mel]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Harga Emas Antam Hari Ini Kembali Pecah Rekor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:12

Kritik Pandji Tak Perlu Berujung Saling Lapor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:05

AHY Gaungkan Persatuan Nasional di Perayaan Natal Demokrat

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:02

Iran Effect Terus Dongkrak Harga Minyak

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:59

IHSG Dibuka Menguat, Rupiah Melemah ke Rp16.872 per Dolar AS

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:42

KBRI Beijing Ajak WNI Pererat Solidaritas di Perayaan Nataru

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:38

Belajar dari Sejarah, Pilkada via DPRD Rawan Picu Konflik Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:31

Perlu Tindakan Tegas atas Konten Porno di Grok dan WhatsApp

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:30

Konflik Terbuka Powell dan Trump: Independensi The Fed dalam Ancaman

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:19

OTT Pegawai Pajak Momentum Perkuat Integritas Aparatur

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:16

Selengkapnya