Penyelidik HAM PBB mengungkapkan bahwa kejahatan kemanusiaan terjadi di Eritrea yang merupakan sebuah negara di bagian timur laut Afrika.
Hal itu terungkap dalam laporan PBB yang dirilis pada hari ini (Senin, 8/6). Dalam laporan yag dibuat berdasarkan penyelidikan panjang itu ditemukan bahwa di Eritrea ditemukan sejumlah kasus kejahatan terhadap kemanusiaan seperti pembunuhan di luar hukum, penyiksaan yang meluas, perbudakan seksual, dan tenaga kerja paksa.
"Komisi menemukan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis, meluas dan kotor telah dan sedang dilakukan di bawah kewenangan pemerintah Eritrea," kata laporan tersebut seperti dimuat
Reuters.
Dalam laporan setebal 484 halaman itu juga menemukan bahwa praktek perbudakan dan penyiksaan yang rutin terjadi di negara tersebut juga didorong oleh kebijakan pemerintah.
Pemeirntah Eritrea, disebut dalam laporan PBB, secara efektif memperbudak orang dengan sistem yang dikenal sebagai "layanan nasional". Kebijakan tersebut melibatkan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, penyiksaan seksual, kerja paksa, dan tidak adanya cuti.
Sementara itu layanan nasional itu seharusnya hanya berlangsung 18 bulan, tapi PBB menemukan bahwa ada kasus penahanan selama 17 tahun.
Selain itu, Eritrea juga mengoperasikan kebijakan perbatasannya dengan menembak di tempat orang yang berupaya melaikan diri. Komisi HAM PBB menemukan kasus penembakan tahun 2014 meski pemerintah mengaku telah mengakhiri kebijakan tersebut.
Bukan hanya itu, pemerintah juga mengoperasikan jaringan mata-mata untuk memantau warga negaranya sendiri. Sedangkan aparat penegak hukum tidak digaji dengan semestinya.
Sejumlah kasus pembunuhan massal pun masih ditemukan di negara tersebut.
"Komisi menyimpulkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas penyiksaan yang meluas diderita seluruh negeri Eritrea," masih dalam laporan yang sama.
Disebutkan juga dalam laporan tersebut bahwa selama penyelidikan, PBB berupaya meminta akses dan informasi ke pemerintah Eritrea, namun tidak ada tanggapan positif.
[mel]
