Berita

eritrea/net

Global

PBB: Banyak Kejahatan Kemanusiaan di Eritrea

SENIN, 08 JUNI 2015 | 17:03 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Penyelidik HAM PBB mengungkapkan bahwa kejahatan kemanusiaan terjadi di Eritrea yang merupakan sebuah negara di bagian timur laut Afrika.

Hal itu terungkap dalam laporan PBB yang dirilis pada hari ini (Senin, 8/6). Dalam laporan yag dibuat berdasarkan penyelidikan panjang itu ditemukan bahwa di Eritrea ditemukan sejumlah kasus kejahatan terhadap kemanusiaan seperti pembunuhan di luar hukum, penyiksaan yang meluas, perbudakan seksual, dan tenaga kerja paksa.

"Komisi menemukan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis, meluas dan kotor telah dan sedang dilakukan di bawah kewenangan pemerintah Eritrea," kata laporan tersebut seperti dimuat Reuters.


Dalam laporan setebal 484 halaman itu juga menemukan bahwa praktek perbudakan dan penyiksaan yang rutin terjadi di negara tersebut juga didorong oleh kebijakan pemerintah.

Pemeirntah Eritrea, disebut dalam laporan PBB, secara efektif memperbudak orang dengan sistem yang dikenal sebagai "layanan nasional". Kebijakan tersebut melibatkan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, penyiksaan seksual, kerja paksa, dan tidak adanya cuti.

Sementara itu layanan nasional itu seharusnya hanya berlangsung 18 bulan, tapi PBB menemukan bahwa ada kasus penahanan selama 17 tahun.

Selain itu, Eritrea juga mengoperasikan kebijakan perbatasannya dengan menembak di tempat orang yang berupaya melaikan diri. Komisi HAM PBB menemukan kasus penembakan tahun 2014 meski pemerintah mengaku telah mengakhiri kebijakan tersebut.

Bukan hanya itu, pemerintah juga mengoperasikan jaringan mata-mata untuk memantau warga negaranya sendiri. Sedangkan aparat penegak hukum tidak digaji dengan semestinya.

Sejumlah kasus pembunuhan massal pun masih ditemukan di negara tersebut.

"Komisi menyimpulkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas penyiksaan yang meluas diderita seluruh negeri Eritrea," masih dalam laporan yang sama.

Disebutkan juga dalam laporan tersebut bahwa selama penyelidikan, PBB berupaya meminta akses dan informasi ke pemerintah Eritrea, namun tidak ada tanggapan positif. [mel]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

MBG Prasmanan Ajarkan Anak Menghargai Makanan dan Kurangi Food Waste

Minggu, 15 November 2026 | 16:21

Bank MAS dan KPKNL Digugat Rp14,19 Miliar di PN Jaksel

Minggu, 15 November 2026 | 16:17

Prabowo Layak Lirik Sandiaga Uno untuk Kursi RI 2

Minggu, 15 November 2026 | 15:10

Ribuan Massa ARBI Serukan Wapres Pengganti Gibran Tak Islamofobia

Minggu, 15 November 2026 | 15:04

Nama Wapres Pengganti Gibran Diumumkan Sepekan Lagi

Minggu, 15 November 2026 | 14:20

Nusron Wahid Digugat Rp1 Miliar ke PN Jaksel Atas Dugaan Perbuatan Melawan Hukum

Minggu, 15 November 2026 | 14:15

Produksi Migas MedcoEnergi Naik 19 Persen, Tembus 170,1 Ribu BOEPD

Minggu, 15 November 2026 | 14:10

Bahlil Tegaskan RI Tak Mau Asal Sambungkan Listrik ke Negara ASEAN

Minggu, 15 November 2026 | 13:44

Indonesia Tegaskan Persatuan ASEAN Kunci Stabilitas dan Keamanan Kawasan

Minggu, 15 November 2026 | 13:37

KPK Buka Peluang Hadirkan Raja Juli di Sidang Kasus Kuansing

Minggu, 15 November 2026 | 13:35

Selengkapnya