Berita

eritrea/net

Dunia

PBB: Banyak Kejahatan Kemanusiaan di Eritrea

SENIN, 08 JUNI 2015 | 17:03 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Penyelidik HAM PBB mengungkapkan bahwa kejahatan kemanusiaan terjadi di Eritrea yang merupakan sebuah negara di bagian timur laut Afrika.

Hal itu terungkap dalam laporan PBB yang dirilis pada hari ini (Senin, 8/6). Dalam laporan yag dibuat berdasarkan penyelidikan panjang itu ditemukan bahwa di Eritrea ditemukan sejumlah kasus kejahatan terhadap kemanusiaan seperti pembunuhan di luar hukum, penyiksaan yang meluas, perbudakan seksual, dan tenaga kerja paksa.

"Komisi menemukan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis, meluas dan kotor telah dan sedang dilakukan di bawah kewenangan pemerintah Eritrea," kata laporan tersebut seperti dimuat Reuters.


Dalam laporan setebal 484 halaman itu juga menemukan bahwa praktek perbudakan dan penyiksaan yang rutin terjadi di negara tersebut juga didorong oleh kebijakan pemerintah.

Pemeirntah Eritrea, disebut dalam laporan PBB, secara efektif memperbudak orang dengan sistem yang dikenal sebagai "layanan nasional". Kebijakan tersebut melibatkan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, penyiksaan seksual, kerja paksa, dan tidak adanya cuti.

Sementara itu layanan nasional itu seharusnya hanya berlangsung 18 bulan, tapi PBB menemukan bahwa ada kasus penahanan selama 17 tahun.

Selain itu, Eritrea juga mengoperasikan kebijakan perbatasannya dengan menembak di tempat orang yang berupaya melaikan diri. Komisi HAM PBB menemukan kasus penembakan tahun 2014 meski pemerintah mengaku telah mengakhiri kebijakan tersebut.

Bukan hanya itu, pemerintah juga mengoperasikan jaringan mata-mata untuk memantau warga negaranya sendiri. Sedangkan aparat penegak hukum tidak digaji dengan semestinya.

Sejumlah kasus pembunuhan massal pun masih ditemukan di negara tersebut.

"Komisi menyimpulkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas penyiksaan yang meluas diderita seluruh negeri Eritrea," masih dalam laporan yang sama.

Disebutkan juga dalam laporan tersebut bahwa selama penyelidikan, PBB berupaya meminta akses dan informasi ke pemerintah Eritrea, namun tidak ada tanggapan positif. [mel]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya