Pergantian Panglima TNI Jangan Seperti Kapolri

. Pemilihan sosok pengganti Panglima TNI Jenderal Moeldoko harus mengacu pada UU TNI agar mencegah masalah-masalah yang muncul belakangan. Saat ini, masih banyak waktu untuk melakukan penjaringan sejumlah nama yang mulai bermunculan.

Begitu dikatakan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di Senayan, Jakarta, Senin (8/6).

"Menurut saya semua proses pergantian calon panglima ini kan sudah diatur di dalam UU dan TNI sendiri secara internal punya prosedur dan mekanisme yang dikelola oleh Dewan Kepangkatan dan Jabtan Tinggi (Wanjakti) jadi kita tinggal mengacu saja ke peraturan perundangan undangan yang ada karena sepanjang kita mengacu keperaturan perundang undangan yang ada itu akan menutup segala macam bentuk kontroversi atau hiruk pikuk," terangnya.

Mahfud berharap dalam pencalonan Panglima TNI kedepan tidak menimbulkan kontroversi seperti yang terjadi ketika pergantian Kaporli yang lalu.

"Tidak menciptakan hiruk pikuk dan kontroversi seperti terjadi pada saat pergantian kapolri, sehingga semua pihak termasuk pemerintah dan presiden harus mempertimbangkan hal ini karena kalau pergantian calon panglima ini terjadi hiruk pikuk dan kontroversi hanya akan merugikan negara dan menganggu kewibawaan TNI juga," tutupnya. [sam]