Inpres Anti Kriminalisasi Pejabat Negara Bidang Infrastruktur tidak perlu diterbitkan. Pasalnya, instruksi presiden ini tidak terlalu urgent dan masih belum jelas tujuannya.
Begitu kata anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu (Senin, 8/6).
"Menurut saya sih tidak perlu ada Inpres seperti itu," ujarnya.
Menurutnya, jika Inpres itu berisi mengenai hal-hal yang akan membuat proses hukum tidak dapat dijalankan, maka itu tidak bisa diatur dalam sebuah Inpres.
Lebih lanjut, wasekjen DPP PPP versi Munas Surabaya itu meminta agar pemerintah juga memperjelas maksud istilah anti kriminalisasi yang dibubuhkan dalam Inpres itu.
"Kalau yang dimaksud dengan itu adalah tidak boleh penegak hukum melakukan proses hukum tanpa setidaknya dua alat bukti yang cukup, maka tanpa Inpres pun memang hal seperti itu nggak boleh dilakukan oleh penegak hukum manapun," tandasnya.
Sebelumnya, Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Dedy S. Priatna mengatakan bahwa Inpres tersebut dibuat agar pejabat infrastruktur merasa aman untuk mengambil kebijakan yang mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, asalkan tetap tidak melanggar hukum.
Deddy mencontohkan pemerintah khawatir jika pejabat takut mengambil kebijakan, seperti penunjukkan langsung perusahaan pelaksana proyek. Para pejabat tersebut khawatir, kebijakan penunjukkan langsung dan kebijakan percepatan lainnya dipermasalahkan aparat penegak hukum.
"Aturan ini ada sebagai payung hukum dari tindakan kriminalisasi. Akan tetapi, jangan sampai disalahgunakan, dan yang penting jangan nyolong atau korupsi, pasti langsung ditangkap," ujarnya.
[wid]
