Sebaiknya Sidang Isbat Awal Puasa dan Lebaran Digelar Tertutup

Kementerian Agama RI diminta agar arif dan bijaksana dalam penetapan awal puasa dan lebaran. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menggelar sidang itsbat secara tertutup.

"Faktanya, tidak semua anggota masyarakat memahami perbedaan yang mungkin terjadi dalam sidang itsbat. Karena itu, biarlah persoalan itsbat awal Ramadhan menjadi konsumsi tokoh-tokoh agama yang memahami ilmu falaq secara baik," ujar Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam keterangannya, Minggu (7/6).

Pada periode pemerintahan yang lalu, sidang itsbat sering sekali disiarkan secara langsung di televisi. Masyarakat yang ingin mengetahui awal Ramadhan dan lebaran banyak yang menyaksikan. Namun sayangnya, kadang-kadang sidang itsbat sering sekali menyisakan perdebatan di tengah masyarakat.

Tidak jarang, kata Saleh, ada kelompok masyarakat yang menyalahkan kelompok masyarakat yang lain. Padahal, argumen penetapan awal Ramadan dan lebaran yang berbeda itu belum tentu mereka pahami.

"Kadang ada juga kalimat-kalimat yang tidak bijak keluar dari peserta sidang itsbat. Akibatnya, ada kelompok lain yang berbeda pandangan merasa diadili dan dianggap salah. Padahal, pandangan mereka juga memiliki dasar dan rujukan syar'i yang dapat dipertanggungjawabkan," papar anggota DPR dari Dapil Sumut II ini.

Dalam konteks itu, kata dia, pada waktu rapat dengar pendapat dengan dirjen Bimas Islam Kemenag RI beberapa hari lalu, Komisi VIII meminta agar sidang itsbat dilakukan secara tertutup. Selain itu, pemerintah diminta untuk menjadi fasilitator yang baik dan adil bagi seluruh umat beragama. Kalaupun ada perbedaan, kemenag tidak boleh seakan berpihak pada satu kelompok tertentu.

"Dirjen Bimas Islam sudah berjanji bahwa sidang itsbat akan dilakukan tertutup. Mereka juga menjanjikan bahwa akan tetap menghormati perbedaan pandangan jika memang ada," tukas Saleh yang aktif di PAN.[dem]