Presiden Joko Widodo sebaiknya mengambil langsung kepemimpinan dalam pembenahan menyuluruh tata kelola pemerintahan, sebelum masalahnya menjadi benang kusut yang sulit diurai sebagai akibat dari akumulasi berbagai persoalan.
Begitu saran Team Leader Reform the Reformers Continuation (RtRC-Kemitraan) Rizal Malik sebagaimana tertulis dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Selasa (2/6).
Menurut dia, agenda reformasi birokrasi membutuhkan kepemimpinan politik yang kuat untuk mendorong dan menjamin efektivitas dan kecepatan pelaksananya. Terlebih, program reformasi menghadapi persoalan yang terbilang besar dalam skala kuantitas dan kualitasnya.
Saat ini, kata dia, selain muncul dari konsekuensi logis perombakan kementerian dan perampingan organisasi kementerian, persoalan reformasi birokrasi juga terkait persoalan-persoalan laten yang belum teratasi.
"Kepemimpinan tidak bisa diserahkan hanya sebatas level kementerian karena implementasi program reformasi birokrasi berlaku lintas kementerian," katanya.
Karena itulah dia berharap, Keppres penetapan susunan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) yang akan diterbitkan nanti, Presiden adalah ketuanya. Bukan seperti di era pemerintahan terdahulu dimana Wakil Presiden sebagai ketua KPRBN.
"Keppres penetapan susunan anggota KPRBN belum diterbitkan. Fakta ini sebaiknya digunakan untuk mempertegas kepemimpinan reformasi birokrasi nasional dengan segera menerbitkan keputusan penetapan susunan KPRBN dengan Presiden sebagai ketuanya, diikuti penguatan kelembagaan di tingkat pelaksanaan (UPRBN) dan pengawasan," tukasnya.
[dem]
