. Tingkat kegagalan pelaksanaan otonomi daerah mencapai 61 persen. Karena itu, kaderisasi dalam mencari pemimpin baru bangsa dan negara sangatlah penting. Ini juga penting untuk masa depan negara dan kebangkitan bangsa serta sekaligus menghapus politik uang dalam pilkada serentak.
Dengan dasar pertimbangan di atas, di hari terakhir Rapimnas di Semarang, Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) mengeluarkan tujuh Seruan Semarang.
Di antara seruan itu adalah, pertama, pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak adalah pilihan sulit terbaik yang harus diambil demi perbaikan proses demokrasi Indonesia. Dukungan penuh pemerintah, peran serta masyarakat dan berbagai elemen bangsa, termasuk TNI dan Polri, merupakan adalah syarat mutlak terselenggaranya Pilkada yang sukses, demokratis, bersih, transparan, aman, dan damai.
Kedua, Pilkada serentak tahun 2015 dan yang akan datang hendaknya dijadikan tonggak dan awal dari segala tahapan kaderisasi pemimpin nasional dan daerah dalam mengawal bangsa dan negara menghadapi tantangan zaman. Ketiga, nendorong rakyat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam pilkada serentak yang diselenggarakan dengan segala kelemahan dan kelebihannya.
"Oleh karenanya, ISKA mendorong sepenuhnya gerakan yang muncul dari masyarakat yang bertujuan menghapus politik uang, menjunjung tinggi kejujuran, melaksanakan pilkada yang damai dan bermartabat demi masa depan bangsa," kata Ketum Presidium Iska Muliawan Margadana dan Sekjen Johanes Joko, yang membacakan seruan sebagaimana keterangan beberapa saat lalu (Senin, 1/6).
Keempat, ISKA meminta seluruh bangsa Indonesia ikut aktif dalam mencegah terbentuknya dinasti penguasa daerah (lokal) ataupun terbangunnya budaya "raja kecil" di daerah dan tanpa bermaksud mengurangi hak asasi seseorang dalam berpolitik, dengan mendorong rakyat untuk tidak mendukung calon yang memiliki hubungan keluarga baik jauh ataupun dekat, dengan penguasa sebelumnya.
Kelima, meminta seluruh KPU Pusat dan KUP Daerah untuk melakukan tugas dengan sebaik-baiknya tanpa harus melakukan politisasi tugas yang telah diberikan negara dan bangsa.
Keenam, ntuk mencapai pelaksanaan pilkada serentak yang ideal, diperlukan pembenahan tatakelola pemerintahan yang bersih dan efektif; reformasi birokrasi menyeluruh, dan sinergi maksimal pusat -daerah dengan cara salah satunya menghapus rivalitas negatif antara teknokrat versus politisi, perlu diredakan dan dihilangkan demi perbaikan program ekonomi nasional. Output janji-janji Jokowi menjadi tolok-ukur berhasilnya pembangunan dan tak boleh berhenti pada konsep.
Ketujuh, pemerintah perlu merevitalisasi momentum kepercayaan publik untuk mempercepat gerak pembangunan ekonomi nasional. Program ekonomi perlu diprioritaskan seturut target kesejahteraan nasional.
"Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla wajib menjawab janji-janji politik Nawacita, yang sejauh ini, implementasinya tak secepat harapan masyarakat," kata Margadana dan Sekjen Johanes Joko.
[ysa]
