Bisa Jadi, JK Mulai Awasi DPR karena Fungsi Wapres Diambilalih Staf Kepresiden

. Dalam praktek, sistem politik Indonesia mencerminkan negara yang aneh. Keanehan ini misalnya dipertontonkan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Dalam sistem perpolitikan seharusnya kerja eksekutif yang diawasi oleh legislatif. Ini malah eksekutif yang mengawasi legislatif," kata anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboebakar Alhabsy, kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Jumat, 29/5).

Pernyataan Aboebakar ini terkait dengan perkataan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Jusuf Kalla mengatakan, kinerja DPR belum terlalu optimal, sehingga harus lebih banyak bekerja dan memperpendek masa reses.

"Fungsi pengawasan sepertinya sudah pindah ke eksekutif. Pak JK sepertinya sedang menjalankan fungsi pengawasan kepada Legislatif. Semakin jungkir balik sepertinya hukum tata negara yang ada di republik ini," ungkap Aboebakar.

"Bisa jadi fungsi Wapres sudah diambil alih oleh staf Kepresidenan semua, sehingga wapres menjalankan fungsi pengawasan kepada DPR," sambung Aboebakar.

Namun demikian, secara substansial, Aboebakar juga menilai apa yang disampaikan oleh JK sebagai masukan dari seorang negarawan. Masukan itu cukup berharga dan sepatutnya dipertimbangkan oleh rekan-rekan di senayan.

"Bisa jadi hal itu nantinya akan menjadi salah satu pertimbangan rapat Badan Permusyawaratan DPR," demikian Aboebakar. [ysa]