Berita

ilustrasi/net

DPR Dukung Pemerintah Kuatkan Faktor Domestik untuk Capai Target APBN 2016

JUMAT, 29 MEI 2015 | 06:42 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Pemerintah, melalui Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, menjelaskan bahwa asumsi pertumbuhan ekonomi pada RAPBN 2016 sebesar 5,8 persen sampai 6,2 persen. Pemerintah optimis perbaikan ekonomi nasional bisa didorong oleh faktor perbaikan ekonomi global, dan utamanya faktor domestik, yakni terutama konsumi rumah tangga dan investasi.

Optimisme pemerintah ini pun diterima oleh DPR. Menurut anggota Komisi XI dari Fraksi Golkar, faktor domestik yang kuat ini adalah pilihan yang harus diambil pemerintah mengingat melemahnya kondisi ekonomi global masih berlangsung, walau diprediksi ada sedikit perbaikan.

Misbakhun juga menilai, niat Pemerintah meningkatkan belanja modal pemerintah dan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN akan menjadi penguat kinerja investasi domestik. Menurut Misbakhun, hal ini akan menjadi penopang kinerja pertumbuhan melalui peningkatan secara signifikan program pembangunan infrastruktur di sektor energi, transportasi, dan pelabuhan.


Di saat yang sama, Misbakhun mengingatkan pemerintah agar menjaga inflasi pada level rendah dan stabil. Menurutnya, hal itu membutuhkan kerja keras semua pihak. Sebab kebijakan itu harus diselaraskan dengan kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil.

"Inflasi rendah ini harus menjadi salah satu perhatian utama dalam penyusunan target asumsi makro, karena ini sangat vital untuk menjaga tingkat pertumbuhan konsumi rumah tangga dan mengentaskan kemiskinan. Secara jangka panjang akan mendorong perekonomian nasional lebih bisa bersaing secara global," kata Misbakhun, Kamis malam (28/5).

Di saat yang sama, Misbakhun mengingatkan, bahwa salah satu tantangan adalah bagaimana meningkatkan penerimaan dari Sektor Perpajakan, yang masih menjadi tulang punggung sumber pembiayaan pembangunan di RAPBN 2016. Untuk itu upaya perluasan basis pembayar pajak dan pelayanan terhadap wajib pajak harus makin ditingkatkan.

"Perhatian pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak tersebut harus mendapatkan dukungan penuh semua pihak," ujar Misbakhun.

Sebelumnya, Pemerintah menyatakan keyakinannya atas target pertumbuhan ekonomi 5,8 persen sampai dengan 6,2 persen yang diproyeksikan di dalam RAPBN 2016. Pertumbuhan itu akan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi global dan konsumsi domestik yang akan membaik.

Penjelasan Pemerintah itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro dalam rapat paripurna DPR RI, Kamis (28/5), saat memberi tanggapan atas pandangan DPR RI terkait RAPBN 2016.

Belanja pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, Khususnya transportasi dan pelabuhan, sudah diletakkan sebagai dasar penguatan kinerja investasi domestik. Ditambah dengan perbaikan iklim usaha dan peran dunia usaha dalam skema kerjasama pemerintah swasta, diharapkan akan memperkuat iklim investasi.

Sementara terkait nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang diasumsikan pada rentang Rp 12.800-Rp13.200, Menkeu mengatakan Pemerintah akan menjaga pada level yang aman dan stabil. Bekerja sama dengan BI, beberapa strateginya adalah perbaikan defisit transaksi berjalan, struktur mikro pada pasar valuta asing, pemantauan dinamika ekonomi dan peningkatan sinergi dan koordinasi‎, serta menyiapkan langkah mitigasi dengan segala risiko yang terjadi.

Terkait penerimaan, Pemerintah akan mendorong pertumbuhannya dengan tetap mengandalkan dari sisi pajak. Kebijakan yang ditempuh adalah dengan meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak. Di samping juga melakukan pembenahan pelayanan menjadi lebih baik. [ysa]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya