Anggota Komisi III DPR RI, M. Nasir Jamil meminta Mahkamah Agung menyiapkan hakim-hakim berkualitas dalam menghadapi lonjakan pra peradilan pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.
"Kualitas hakim sangat diperlukan dalam merespon cepat lonjakan gugatan pra peradilan terutama dalam kasus-kasus besar. Ini penting untuk meminimalisir mandegnya proses penegakan hukum kasus kejahatan terorganisir seperti korupsi dan narkotika," ungkap Nasir dalam keterangannya, Kamis (28/5).
Nasir khawatir lonjakan tersebut akan menambah daftar panjang problem penumpukan perkara di pengadilan yang selama ini tak pernah tuntas. Selain itu, Nasir mengatakan, kualitas hakim sangat menentukan berhasil tidaknya tujuan pemberantasan korupsi di negeri ini.
"Putusan MK seolah menjadi shock therapy bagi aparat penegak hukum untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum terutama KPK," ungkap Nasir.
Lebih lanjut, Nasir menilai, dikabulkannya suatu gugatan pra peradilan seolah menunjukan potret buruk pemberian akses keadilan prosedur (procedure right) dalam sistem peradilan pidana.
"Proses ini adalah sarana check and balances diantara sesama aparat penegak hukum dalam memberikan keadilan due process of law terhadap pelaku dan juga korban," katanya.
Untuk itu Nasir mengatakan, peran Mahkamah Agung sangat penting dalam menentukan hakim-hakim berkualitas yang dapat menangani secara khusus gugatan peradilan terutama dalam penanganan kasus-kasus besar yang menjadi perhatian publik.
"Perlu ada suatu pedoman khusus dan standar prosedur bagi hakim dalam menangani gugatan pra peradilan terutama dalam kasus-kasus terorganisir," tegas Nasir.
[dem]
