Berita

bambang soesatyo/net

GEJOLAK GOLKAR

Kubu ARB Akan Lawan Pemerintahan Jokowi Bila Mau Hancurkan Golkar

KAMIS, 28 MEI 2015 | 08:44 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Harus ada keberanian menolak islah Partai Golkar. Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla dan ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Hebat (KIH) jangan pura-pura tidak tahu bahwa kepengurusan Golkar produk Munas Ancol itu ilegal yang dilegalkan oleh kekuasaan untuk tujuan tertentu.

"Kasus mandat palsunya sendiri sudah dibuka dan masuk ke tahap penyidikan di Bareskrim Mabes Polri," kata Bendahara Umum Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo, dalam keterangan beberapa saat lalu (Kamis, 28/5).

Bila kubu Munas Bali didorong untuk islah dengan kubu Munas Ancol, lanjut Banbang, berarti pemerintah, termasuk Presiden dan Wapresm mengamini kejahatan politik dalam demokrasi di tanah air yang dilakukan Agung Laksono Cs.
 

 
"Lantas, bagaimana harus menjelaskan kepada publik jika kita semua dengan penuh kesadaran menoleransi aksi kejahatan politik seperti itu? Bagaimana dengan masa depan demokrasi Indonesia yang sudah dibangun dengan susah payah kalau Munas abal-abal sebuah partai politik kemudian mendapat legitiminasi dari pemerintah?" ungkap Bambang.

Bambang melanjutkan,  kalau Menteri Yasonna Laoly tetap ngotot mengajukan banding, berarti pemerintah tidak mau mengakui kesalahannya. Dengan mempertahankan posisi seperti itu, pemerintahan Jokowi yang diusung PDIP, Nasdem, PKB dan Hanura itu sesungguhnya sudah terjebak akibat kepentingan sempit.

"Yakni ingin menghancurkan Golkar. Dan itu harus dilawan," tegas Bambang. [ysa]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya