Berita

aburizal bakrie-agung laksono/net

Politik

Diragukan, Islah Jadi Jimat Sakti Akhiri Konflik Golkar

MINGGU, 24 MEI 2015 | 20:02 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Islah kedua kubu di Partai Golkar yang diwacanakan paska keluarnya putusan PTUN diyakini tidak akan menjadi jimat sakti yang dapat menyelesaikan konflik rebutan kepemimpinan beringin.

Adalah pengamat politik senior Muhammad AS Hikam yang meyakini hal tersebut. Menurut dia, ada tiga konsekuensi politik dari wacana islah yang dijajaki Ical dengan bantuan Wapres Jusuf Kalla itu.

Pertama, islah yang dilandasi platform kembali ke khittah Munas Riau 2009 secara politik akan merugikan kubu Agung Laksono. Kalaupun dibayangkan Golkar akan bisa ikut Pilkada dan berjaya, kata Hikam, tetapi yang akan menangguk keuntungan dukungan adalah kubu Ical.


"Sebab para DPD-DPD akan cenderung memilih pada status quo yangsecara politis berarti dukungan kepada ARB karena dianggap berhasil menyatukan kembali kekuatan Golkar," kata Hikam seperti dikutip dari laman facebooknya.

Kedua, sambung Hikam, kalaupun kubu Agung Laksono menerima islah agar pendukungnya juga bisa ikut Pilkada, tetapi tanpa jaminan posisi ketum maka masa depannya dalam Munas rekonsiliasi pada 2016 akan sangat rawan (precarious). Terkait ini, Ical sendiri dengan tegas menyatakan islah bisa dilakukan asal dirinya tidak melepas jabatan ketua umum.

Ketiga, islah dengan landasan kembali ke khittah Munas 2009 akan mempengaruhi konstelasi Fraksi Golkar di parlemen.

"Kekuatan politisi pendukung ical jelas akan kian kuat dan mengontrol kebijakan partai di Senayan," imbuh Hikam.

Bagi hikam, islah yang kini menjadi jimat dalam wacana politik Golkar masih merupakan jimat yang bermasalah apalagi dikaitkan dengan sikap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly atas putusan PTUN.

"Terlepas imbauannya agar DPP Golkar islah, (Menteri Yasonna) belum tegas menyatakan tidak banding," demikian Hikam.[dem]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

UPDATE

Membaca Manuver Gibran Terima Mahasiswa Pendemo

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:23

Bamus Betawi Siapkan Program Strategis Menuju Lima Abad Jakarta

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:18

BEM Bersatu Ungkap Tiyo Ardianto Dekat dengan Jaringan PDIP dan Eks Timses Ganjar

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:08

Nasabah BRImo Bisa Beli Reksa Dana USD Batavia

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:04

BEM Bersatu: Mobil Tiyo Ardianto Diduga Milik Besan Andhika Perkasa

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:01

Tahun Baru Tanpa Kembang Api

Selasa, 16 Juni 2026 | 23:30

Haikal Hassan Dianugerahi Gelar Profesor Kehormatan dari Silla University Korsel

Selasa, 16 Juni 2026 | 23:14

Rp35 Triliun Anggaran MBG Berubah Jadi Sampah

Selasa, 16 Juni 2026 | 23:00

Kemensos Genjot Sentra Terpadu jadi Pusat Pemberdayaan Masyarakat

Selasa, 16 Juni 2026 | 22:57

Pola Kenaikan Tidak Biasa Kekayaan Menko Pangan Zulkifli Hasan

Selasa, 16 Juni 2026 | 22:43

Selengkapnya