Berita

aburizal bakrie-agung laksono/net

Politik

Diragukan, Islah Jadi Jimat Sakti Akhiri Konflik Golkar

MINGGU, 24 MEI 2015 | 20:02 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Islah kedua kubu di Partai Golkar yang diwacanakan paska keluarnya putusan PTUN diyakini tidak akan menjadi jimat sakti yang dapat menyelesaikan konflik rebutan kepemimpinan beringin.

Adalah pengamat politik senior Muhammad AS Hikam yang meyakini hal tersebut. Menurut dia, ada tiga konsekuensi politik dari wacana islah yang dijajaki Ical dengan bantuan Wapres Jusuf Kalla itu.

Pertama, islah yang dilandasi platform kembali ke khittah Munas Riau 2009 secara politik akan merugikan kubu Agung Laksono. Kalaupun dibayangkan Golkar akan bisa ikut Pilkada dan berjaya, kata Hikam, tetapi yang akan menangguk keuntungan dukungan adalah kubu Ical.


"Sebab para DPD-DPD akan cenderung memilih pada status quo yangsecara politis berarti dukungan kepada ARB karena dianggap berhasil menyatukan kembali kekuatan Golkar," kata Hikam seperti dikutip dari laman facebooknya.

Kedua, sambung Hikam, kalaupun kubu Agung Laksono menerima islah agar pendukungnya juga bisa ikut Pilkada, tetapi tanpa jaminan posisi ketum maka masa depannya dalam Munas rekonsiliasi pada 2016 akan sangat rawan (precarious). Terkait ini, Ical sendiri dengan tegas menyatakan islah bisa dilakukan asal dirinya tidak melepas jabatan ketua umum.

Ketiga, islah dengan landasan kembali ke khittah Munas 2009 akan mempengaruhi konstelasi Fraksi Golkar di parlemen.

"Kekuatan politisi pendukung ical jelas akan kian kuat dan mengontrol kebijakan partai di Senayan," imbuh Hikam.

Bagi hikam, islah yang kini menjadi jimat dalam wacana politik Golkar masih merupakan jimat yang bermasalah apalagi dikaitkan dengan sikap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly atas putusan PTUN.

"Terlepas imbauannya agar DPP Golkar islah, (Menteri Yasonna) belum tegas menyatakan tidak banding," demikian Hikam.[dem]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya