. Pengamat ekonomi politik dari Universitas Bung Karno (UBK) Gede Sandra meluruskan kecurigaan dari pihak kantor Wakil Presiden tentang adanya upaya sistematis untuk memisahkan Jokowi dengan JK.
"Tidak ada yang ingin memisahkan Wapres dan Presidennya, semua juga ingin program pemerintah segera berjalan," ujar Gede kepada Kantor Berita Politik RMOL.
"Yang terjadi saat ini adalah berkembang kecurigaan publik terhadap terlalu mendominasinya peran orang-orang di lingkaran Presiden, seperti wapresnya dan para oligarkis partai lainnya," sambung dia.
Penegasan Gede ini disampaikan untuk menanggapi pernyataan Jurubicara JK, Husain Abdullah. Husain menilai Gede tengah berupaya memisahkan Jokowi dengan JK. Gede berpendapat JK tidak perlu memberikan masukan bila Jokowi hendak me-reshuffle kabinet, terutama menteri bidang ekonomi. Gede beralasan tim ekonomi Kabinet Kerja yang ada saat ini, yang menurut banyak kalangan telah gagal, merupakan tim JK. Karena terbukti gagal, JK harus bertangung jawab dan karenanya tidak perlu lagi mengusulkan.
Beredar informasi, kocok ulang menteri bidang ekonomi akan dilakukan terhadap Menko Perekonomian dan Menteri BUMN. Menko Perkonomian Sofyan Djalil yang tak lain adalah orang dekat JK, kabarnya akan diganti oleh Darmin Nasution, yang juga usulan JK. Sementara Sofyan Djalil akan dipindahkan mengisi menteri BUMN, Rini Sumarno tidak akan dipakai lagi mengingat sudah rendahnya dukungan dari Megawati.
JK sangat berpengalaman. Namun demikian Gede berpandangan ke depan JK harus kurangi manuver. Pekerjaan seorang wapres di negeri manapun hanya dua; pertama menghadiri undangan dari parlemen, DPR atau DPD, dan menghadiri undangan kekeluargaan untuk Presiden, semisal acara pesta kelahiran, perkawinan, dan kematian.
"Jika benar-benar ingin membantu Pak Jokowi, mohon maaf sekali lagi tugas Wapres bukanlah ikut menyodorkan nama menteri. Karena hak menentukan para menteri mutlak ada di tangan Presiden Jokowi," katanya.
Terkait klaim pertumbuhan ekonomi yang baik di saat pemerintahan SBY, apakah saat JK ataupun saat Boediono jadi wapresnya, Gede yang juga ekonom muda lulusan FEUI menyatakan bahwa pada era itu pertumbuhan ekonomi banyak ditunjang oleh boom harga komoditi dunia. Sehingga, setelah harga komoditi jatuh selama tiga tahun terakhir akibat perlambatan ekonomi di Eropa dan belum pulihnya perekonomian AS, maka terjadilah defisit pada berbagai indikator makro ekonomi Indonesia dalam tiga tahun terakhir, yang sering disebut sebagai kwartet defisit di anggaran, yakni neraca perdagangan, neraca pembayaran, dan transaksi berjalan.
"Artinya para ekonom yang memimpin di pemerintahan juga gagal melakukan reformasi struktural, buktinya ekonomi Indonesia masih tergantung pada naik turunnya harga komoditi bahan mentah. Sementara pada era SBY memerintah, indeks ketimpangan sosial juga naik cukup tinggi, yang ditunjukkan oleh rasio gini yang meningkat dari 0,32 ke 0,43. Jadi apa kerja para ekonom di era SBY bila keadilan sosial terlupakan? ," tutup Gede.
[dem]
