. Beredarnya bahan pangan palsu seperti beras palsu oplosan plastik karena masyarakat tergiur harga yang rendah dari produk yang dibutuhkan sehari-hari. Kemiskinan dan daya beli rendah masyarakat, akibat semakin kentalnya watak neoliberal pada pemerintah saat ini, adalah penyebab utama mengapa masyarakat lebih mencari produk yang murah tanpa terlalu memperhatikan kualitas.
"Faktor inilah yang dimanfaatkan oleh pebisnis nakal untuk menjual bahan pangan berbahaya seperti beras oplosan ini. Seandainya daya beli masyarakat cukup memadai maka mereka akan lebih selektif memilih dan tak mudah tergiur barang yang murah bahkan akan mewaspadai bila ada barang yang dijual terlalu murah," kata Jurubicara Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia, Iffah Ainur Rochmah, dalam keterangan beberapa saat lalu (Sabtu, 23/5)
Di saat yang sama, lanjut Iffah, pemerintah lalai dalam mengawasi pasar sehingga memberi celah terjadinya penyimpangan semacam ini. Dan sangat disayangkan pemerintah baru melakukan uji lab setelah muncul aduan dan temuan beras palsu.
"Kenapa tidak dilakukan secara periodik misal riga bulanan, tidak hanya ketika ada kasus atau pada momen-momen yang rawan seperti menjelang ramadhan dan semisalnya. Kendala dana untuk operasional pengawasan tersebut tidak boleh menjadi alasan. Bila pemerintah sungguh-sungguh ingin memberikan jaminan keamanan pangan bagi publik maka jangan menunggu jatuhnya korban, harus segera dibuat kebijakan berikut alokasi anggaran untuk pengawasan yang menjamin keamanan pangan publik," jelas Iffah.
Pemerintah, lanjut Iffah, tak layak berdalih bahwa produk ini masuk ke Indonesia secara ilegal. Karena sepantasnya pemerintah juga bisa menanggulangi kejadian-kejadian semacam ini. Bila itu tidak segera dilakukan pemerintah, maka hal itu menegaskan pemerintah saat ini adalah rezim neolib yang berlepas dari fungsi negara sebagai penanggung jawab dan pengayom.
Ketiga, lanjut masih kata Iffah, tata niaga global yang kapitalistik telah terbukti menghasilkan kerusakan karena berbasis liberalisme ekonomi, yakni mendorong setiap pelaku usaha individu maupun korporat, untuk mencapai keuntungan tertinggi dengan cara apapun, tanpa peduli membahayakan publik dan juga memberi kebebasan produksi apa pun dan mendistribusikan kemanapun tanpa hambatan pajak dan tarif.
"Kasus beras oplosan plastik di Indonesia ini bukanlah pertama kali. Tahun 2012 lalu kasus serupa juga sudah muncul. Bahan berbahaya semacam ini akan terus diproduksi oleh produsen-produsen nakal yang egois karena mereka didorong prinsip ekonomi kapitalis biaya sekecil mungkin, keuntungan sebesar mungkin. Bahaya ulah merusak mereka juga akan terus mengintai masyarakat kita karena globalisasi yang menghapus batas-batas negara dan menyebabkan pemerintah tak mau menunjukkan tanggung jawab penuh memberi perlindungan pada rakyat," tegas Iffah.
Sikap pemerintah ini, Iffah menambahkan, berbeda dengan sistem Islam yang dulu diterapkan dalam era kekhilafahan. Sejarah mencatat berjalannya fungsi pengawasan pasar dalam memberikan jaminan keamanan pangan publik. Ada petugas-petugas khusus negara khilafah yang berseragam khas yang rutin melakukan tugasnya untuk menstandarisasi mulai dari bahan baku, pengolahan hingga pengemasan produk roti yang merupakan makanan utama penduduk di kota Baghdad masa itu.
[ysa]
