BANGKA Selatan selain dikenal daerah pertambangan, perikanan juga dikenal sebagai daerah perkebunan. Salah satu komoditinya adalah karet. Di Bangka Selatan ada sekitar 19.937,6 Ha dengan produksi 11.100,78 Ton.
Karet merupakan komoditi perkebunan yang terbesar setelah lada. Harga Karet yang terus merosot dan telah membuat petani karet mengalami kerugian jangka panjang. Jangankan untung, terpenuhi saja untuk biaya sadap petani sudah merasa bersyukur. Banyak sekarang tanaman karet yang terbengkalai dan petani tidak mau menyadap kecuali terpaksa karena kebutuhan hidup.
Hal ini sungguh memperihatinkan karena sebagaimana diketahui bersama bahwa petani karet Bangka Selatan banyak yang menggantungkan mata pencariannya terhadap sadapan karet. Bak jatuh tertimpa tangga, petani karet Bangka Selatan juga kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Untuk menyelesaikan permasalahan petani karet yang berlarut dan seakan tidak ada titik terang diperlukan resolusi yang strategis sehingga bisa membawa petani karet keluar dari krisis harga karet yang berkepanjangan. Resolusi yang tepat adalah SINERGI, KEBIJAKAN, PENYULUHAN, STANDARISASI, dan PENGAWASAN TERPADU yang disingkat (SK-PSP). Adapun penjelasan dari SK-PSP sebagai berikut:
Sinergi Sinergi merupakan langkah awal dalam menyelesaikan krisis harga karet yang berkepanjangan. Diperlukan satu forum yang diinisiasi oleh pemerintah kabupaten untuk duduk bersama antara petani karet, pemerintah, DPR, pengusaha dan LSM yang fokus terhadap perkembangan karet di Bangka Selatan. Sinergi ini untuk menyamakan persepsi serta bersama-sama merumuskan action plan untuk mencari jalan keluar yang tepat mengatasi permasalahan harga tersebut. Action plan yang dibuat harus terukur dan memiliki batasan waktu sehingga action yang dilakukkan dapat total dan terwujud.
Kebijakan Memperkuat kebijakan pemerintah kabupaten merupakan langkah kedua yang harus dilakukkan untuk mendukung action plan yang telah dirumuskan selain itu juga untuk melindungi rakyat dari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pengusaha atau agen pembelian karet di Bangka Selatan. Kebijakan yang ada perlu ditinjau dan dipertegas sehingga peran dan fungsi dari keberadaan pemerintah kabupaten dapat dirasakan. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bangka Selatan melalui komisi B harus juga turun tanggan terhadap permasalahan yang dialami petani Bangka Selatan. Jika diperlukan Bupati dan DPRD Bangka Selatan membuat regulasi yang mengikat semua pihak (petani dan pengusaha/agen).
Penyuluhan Penyuluhan yang telah dilaksanakan harus dioptimalkan sehingga petani memiliki pemahaman dan pengetahuan yang sesuai dengan yang diharapkan pengusaha/agen karet di Bangka Selatan. Kualitas produksi yang tidak sesuai standar bisa jadi kekurangan pemahaman dari petani karet sehingga mereka melakukan penyadapan serta penggumpalan karet dengan zat/bahan kimia yang tidak diperbolehkan oleh pengusaha/agen karet karena akan mempengaruhi tingkat kegetasan dan keelastisan dari karet tersebut. Penyuluhan yang dilakukan harus dapat dievaluasi sejauh mana pelaksanaannya. Penyuluhan merupakan langkah ketiga yang harus diwujudkan.
Standarisasi Kualitas produksi karet serta pola pembelian oleh pengusaha/agen karet harus memiliki standarisasi yang baku. Standarisasi ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan sadap serta pembelian karet. Standarisasi harus dibuat dengan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak. Standarisasi kualitas dan pola pembelian karet harus disosialisasikan ke seluruh stakeholder yang berkepentingan terhadap karet Bangka Selatan. Standarisasi yang dibuat harus terukur, transfaran serta dapat diaudit dalam pelaksanaannya.
Pengawasan Terpadu Apabila semua langkah diatas dilaksanakan maka diperlukan pengawasan yang terpadu dari pemerintah dan DPRD Bangka Selatan. Apabila diperlukan bisa dibuat satu tim task force penyelesaian masalah harga karet di Bangka Selatan. Tim Task Force juga harus melibatkan LSM yang memiliki ke fokusan ke bidang perkebunan sebagai tim ekternal indpenden dalam pelaksanaan resolusi penyelesaian masalah krisis harga karet ini. Selain itu pengawasan ini harus dilakukan secara menyeluruh demi kemajuan Bangka Selatan. Tim Task Force harus dipilih sesuai dengan peran fungsi serta kompetensi sehingga SK-PSP dapat berjalan sesuai sistem dan prosedur yang telah disepakati dan dibuat
SK-PSP yang disusun oleh Yayasan Bumi Besaoh ini merupaka resolusi strategis untuk membantu petani karet yang terpuruk dan ini nantinya juga demi kemajuan Bangka Selatan. Yayasan Bumi Besaoh akan terus fokus memperjuangkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Bangka Selatan dalam semua dimensi kehehidupan. Resolusi SK-PSP yang ditawarkan Yayasan Bumi Besaoh kepada seluruh stakeholder untuk menyelesaiakan permasalahan yang ada serta Yayasan Bumi Besaoh siap bermitra kerja dengan semua pihak untuk mewjudkan Bangka Selatan yang Tangguh.
[***] Toni Kodri Masaha Ketua Yayasan Bumi Besaoh
