Berita

ilustrasi/net

Politik

Daya Serap Bulog Rendah, Pemerintah Perlu Revisi Harga Beli

JUMAT, 22 MEI 2015 | 02:22 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Anggota Komisi IV DPR, Fadholi mendesak perlunya melakukan revisi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk mengatasi terbatasnya kemampuan Bulog menyerap hasil panen petani.

"Kecendrungan petani yang lebih memilih menjual hasil panennya ke pihak swasta disebabkan harga beli Bulog belum memberi keuntungan yang layak. Karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk merevisi kembali HPP yang ditetapkan oleh Inpres Nomor 5 Tahun 2015," kata Fadholi dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (21/5).

Menurut dia, banyak variable yang harus diselaraskan untuk revisi HPP. Tidak hanya cost produksi, produktivitas lahan dan keuntungan petani juga harus dipertimbangkan.


Fadholi mengatakan, Harga HPP beras dan gabah yang diterapkan bulog mungkin menguntungkan bagi petani yang punya 1 hektar lahan dengan produksi 8-9 ton beras. Tapi, tidak demikian halnya bagi yang hanya mampu memproduksi 5 ton beras.

Dalam resesnya di Semarang kemarin, Fadholi mengakui telah menjumpai sejumlah kelompok tani yang mengeluhkan rendahnya harga beli Bulog di saat panen. Sementara, ongkos produksi yang dikeluarkan petani meningkat. Di sisi lain, adanya wacana impor jelang bulan ramadhan, menurut Fadholi seharusnya tak perlu dikhawatirkan.

"Hampir di banyak tempat di Indonesia saat ini sedang panen, yang terpenting bagaimana pemerintah dapat menyerap hasil panen," paparnya.

Namun, kenyataannya, kenaikan harga beras saat ini tidak sebanding dengan lonjakan peningkatan harga beras di pasar. Dalam kondisi seperti inilah, terang Fadholi, peran penting Bulog untuk menstabilkan harga. Selain itu, ia mengingatkan perlunya peran distribusi Bulog untuk mengantisipasi pihak yang menimbun beras

Fadholi menegaskan Bulog semestinya menerapkan sistem sirkulasi stok yang dapat menjamin kualitas beras tetap baik. Hal ini dimaksudkan agar beras Bulog dapat dikonsumsi masyarakat.

"Yang ada di gudang jangan terlalu lama, maksimal dari hasil dua musim panen. Di saat panen ketiga maka stok dari panen pertama yang dilepas ke pasar," paparnya.

Fadholi juga menekankan perlunya pemerintah untuk melindungi harga petani.

"Bulog membeli hasil panen dengan harga yang tinggi dari petani dan menjualnya dengan harga murah di tingkat konsumen, dengan begitu harga petani terlindungi," tukasnya.[dem]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya