Berita

noviantika nasution/net

Hukum

Pansel KPK Diharapkan Lahirkan Pimpinan 'Setengah Malaikat'

JUMAT, 22 MEI 2015 | 00:38 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Keputusan Presiden Joko Widodo mempercayakan panitia seleksi (pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada sembilan orang perempuan diapresiasi. Tidak hanya sekadar apresiasi gender, keputusan Jokowi diharapkan terkait profesionalisme kerja.

"Kita apresiasi kepercayaan Presiden terhadap pansel KPK yang semuanya perempuan dari berbagai bidang profesi. Saya membaca beberapa nama seperti Ibu Harkristuti, Yenti Garnasih tidak diragukan kemampuannya," kata Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi DPP PAN, Noviantika Nasution kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (21/5) malam.

Dia berharap karena korupsi sudah menjadi kejahatan luar biasa (extraordinary crime), pansel bekerja dengan cara extraordinary profesional dan independen sehingga bisa dipilih pimpinan KPK yang juga orang-orang yang punya kemampuan luar biasa.


Pimpinan KPK yang dipilih haruslah orang yang benar-benar punya kemampuan dan kemauan memberantas korupsi.

"Harus istilahnya yang 'setengah malaikat'. Dan saya yakin Pansel dengan dukungan semua pihak akan mampu melaksanakan tugasnya," demikian Noviantika.

Kemarin, Presiden Jokowi mengumumkan sembilan nama untuk menjadi panitia seleksi KPK. Kesembilan nama yang ditunjuk merupakan kaum hawa. Mereka adalah Destry Damayanti, M.Sc (ahli keuangan dan moneter); Dr. Enny Nurbaningsih, SH (pakar hukum tata negara dan Ketua Badan Pembinaan Hukum Nasional); Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, SH, LLM (pakar hukum pidana dan HAM serta Ketua Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkumham); Ir. Betti S Alisjabana, MBA (ahli IT dan manajemen).

Kemudian, Dr. Yenti Garnasih, SH, MH (pakar hukum pidana ekonomi dan pencucian uang); Supra Wimbarti, M.SC, Ph.D (ahli psikologi SDM dan pendidikan); Natalia Subagyo, M.Sc, (ahli tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi); Dr. Diani Sadiawati, SH, LLM (ahli hukum dan Direktur Analisa Peraturan Perundang-undangan Bappenas) dan Meuthia Ganie-Rochman, Ph.D (ahli sosiologi korupsi dan modal sosial).[dem]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

UPDATE

Membaca Manuver Gibran Terima Mahasiswa Pendemo

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:23

Bamus Betawi Siapkan Program Strategis Menuju Lima Abad Jakarta

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:18

BEM Bersatu Ungkap Tiyo Ardianto Dekat dengan Jaringan PDIP dan Eks Timses Ganjar

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:08

Nasabah BRImo Bisa Beli Reksa Dana USD Batavia

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:04

BEM Bersatu: Mobil Tiyo Ardianto Diduga Milik Besan Andhika Perkasa

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:01

Tahun Baru Tanpa Kembang Api

Selasa, 16 Juni 2026 | 23:30

Haikal Hassan Dianugerahi Gelar Profesor Kehormatan dari Silla University Korsel

Selasa, 16 Juni 2026 | 23:14

Rp35 Triliun Anggaran MBG Berubah Jadi Sampah

Selasa, 16 Juni 2026 | 23:00

Kemensos Genjot Sentra Terpadu jadi Pusat Pemberdayaan Masyarakat

Selasa, 16 Juni 2026 | 22:57

Pola Kenaikan Tidak Biasa Kekayaan Menko Pangan Zulkifli Hasan

Selasa, 16 Juni 2026 | 22:43

Selengkapnya