. ‎Tugas pemuda Indonesia saat ini adalah mentransformasikan dari bangsa yang ingkar terhadap nikmat Tuhan, menjadi bangsa yang bersyukur atas nikmat Tuhan.
‎Demikian disampaikan tokoh aktivis Moh Jumhur Hidayat saat menyampaikan orasi dalam‎ mimbar bebas DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di kantor DPP KNPI, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta (Rabu, 20/5). ‎
‎Acara yang digelar dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional 2015‎ ini dihadiri organisasi kepemudaan, termasuk beberapa tokoh seperti Menteri Dalam Negeri yang juga mantan Ketua Umum DPP KNPI, Tjahjo Kumolo.
‎‎Jumhur menegaskan, bukti pengingakaran terhadap nikmat Tuhan adalah bangsa Indonesia tidak serius dan tidak bersungguh-sungguh mengelola sumber daya alam kelautan yang begitu luas dan beragam. Tak heran bila mudah ditemui nelayan miskin papa yang serba kesulitan mensekolahkan anaknya dan kumuh.‎
‎Pun demikian, lanjut Jumhur, ‎bangsa Indonesia juga mengingkari nikmat Tuhan berupa suburnya tanah Indonesia. Sehingga di tanah, yang oleh Koes Plus digambarkan tongkat kayu dan batu bisa menjadi tanaman, ternyata mudah menemukan petani, yang juga miskin papa dan serba kesulitan.
‎‎"Dua hal ini saja sudah membuktikan bahwa bangsa kita ingkar terhadap nikmat Tuhan," ungkap Jumhur, yang merupakan Koordiantor Aliansi Rakyat Merdeka (ARM), salah satu elemen pendukung utama Jokowi-JK dalam Pilpres 2014.
‎‎Semua ini t‎erjadi, masih kata Jumhur, karena visi kepemimpinan nasional dalam beberapa dekade ini abai terhada penderitaan rakyat. Dan dalam konteks itulah, pemuda harus berpikir mengubah ini terlebih bila bisa tampil sebagai pemegang kebijakan.
‎‎"Kita bersyukur bahwa rezim yang sekarang berkuasa setidaknya dalam ide berkehendak melaksanakan Trisakti dan Nawacita, walaupun pada pelaksannya bisa saja melenceng jauh dari konsepsi awalnya, ungkap Jumhur. ‎
‎Dalam kesempatan ini, Jumhur meminta kepada Tjahjo Kumolo untukmenyampaikan kepada mereka yang berkuasa berbahayanya melakukkan konsepsi food eatate 1 juta hektar di Papua, 500 ribu hektar di Kalimantan dan ratusan ribu hektar lainnya di berbagai daerah untuk membangun persawahan yang dimiliki korporasi, baik itu BUMN, swasta, maupun swasta asing, sementara rakyat hanya menjadi kuli-kuli bagi korporasi tersebut di atas tanahnya sendiri.
‎‎" Jelas ini bertentangan dengan trisakti dan nawavita yang ingin berdaulat dalam pangan, bukan semata swasembada pangan. Kedaulatan pangan itu bisa terjadi jika dan hanya jika petani berdaulat atas tanahnya, bukan menjadi kuli penghasil pangan!‎" demikian Jumhur.
[ysa
