Berita

sby/net

Apakah SBY Berbohong soal Petral?

RABU, 20 MEI 2015 | 10:54 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Wacana seputar Petral sudah lama terdengar. Di tahun 2012, isu pembubaran Petral mencuat seiring dengan dugaan adanya mafia migas.

Sementara pihak ada yang mendorong Petral untuk dibubarkan. Namun di sisi lain, ada yang menilai Pertamina cukup membenahinya. Ada juga yang menilai, wacana ini sudah disusupi kepentingan politis.

Perbincangan saat itu cukup hangat, bukan hanya di gedung Senayan, melainkan juga di jalanan. Akademisi, politisi, aktivis terlibat debat masalah ini.


Saat itu, akhir Februari 2012, sebagaimana diberitakan Kantor Berita Politik RMOL, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah komando Dahlan Isklan pun siap mengaudit Petral. Bahkan, Dahlan tak keberatan bila Petral dibubarkan.
 
"Saya tak keberatan dibubarkan dan saya sudah bicarakan de­ngan Direktur Utama Pertamina, dan setuju karena sejauh ini merepotkan Pertamina. Pertamina sudah berjuang keras untuk buat dirinya bersih, sekarang disorot perusahaan tak bersih karena Petral," terang

Saat itu, Dahlan mengatakan akan melakukan audit terlebih dahulu kepada Petral.

"Apakah sistem Petral ini masih main-main atau tidak, apakah ada pihak yang lebih independen. Kalau sistemnya diubah bagaimana," ungkap Dahlan.

Mei 2012, Menteri Dahlan bertemu intensif dengan Presiden SBY untuk membahas pembubaran Petral.

"Presiden SBY mengajak mendiskusikan soal ini dengan beberapa menteri. Termasuk saya. Arahan Presiden SBY jelas dan tegas bagi saya: benahi Pertamina," ungkap Dahlan, yang sudah tersebar di beberapa media ketika itu.

Review ini kembali menjadi bahan perbincangan di media sosial. Karena belakangan, SBY mengaku telah difitnah Menteri ESDM Sudirman Said. Kata Sudirman, SBY termasuk pihak yang menghalangi pembubaran Petral. Sementara SBY mengatakan tidak pernah mendapat laporan soal pembubaran Petral.

Kini banyak publik bertanya: Apakah SBY berbohong soal Petral?

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya