Berita

Kata Orang Demokrat, SBY Konsisten Berantas Mafia Migas

SELASA, 19 MEI 2015 | 16:54 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said yang mendiskreditkan dan menyerang mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terus menuai kecaman dari politikus Partai Demokrat.

Politikus Partai Demokrat Herman Khaeron mengaku heran dengan pernyataan Sudirman Said yang mengatakan bahwa pemberantasan mafia migas selalu berhenti di meja SBY saat menjadi Presiden.

"Dalam pandangan saya, selama Pak SBY menjadi Presiden justru beliau konsisten dan sangat keras dalam pemberantasan mafia dan penyimpangan di sektor migas," ujar Herman saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Selasa, 19/5).


Untuk itu, ia mendesak Menteri ESDM mengklarifikasi apa yang dimaksud dengan pernyataannya itu. Herman juga mencatat bahwa dalam pemerintahan Presiden SBY pernah dibentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, yang hakikatnya memberantas apapun kejahatan dan penyimpangan.

"Pak SBY tertib dalam manajemen pemerintahan dan serius dalam merespon segala bentuk mafia migas, serta tidak mungkin berhenti di meja beliau," sambungnya.

Selain itu, ia juga meminta Presiden Jokowi untuk tanggap dan mengevaluasi Menteri Sudirman lantaran sudah melakukan tindakan di luar kepatutan sebagai pejabat negara.

"Seyogyanya pemerintahan saat ini tidak harus terus menyalahkan pemimpin dan pemerintahan sebelumnya. Popularitas dan kepuasan rakyat bisa dibangun dengan prestasi dan kerja nyata tanpa harus menjelekan pihak lain," tandas Wakil Ketua Komisi IV DPR RI tersebut. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya