Berita

HARGA BBM

Kordinasi Pemerintahan Jokowi-JK Semakin Terbukti Sangat Buruk

SABTU, 16 MEI 2015 | 19:19 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang kemudian dibatalkan, semakin membuktikan bahwa koordinasi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sangat buruk.

Demikian disampaikan anggota Komisi VI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo, dalam keterangan beberapa saat lalu (Sabtu, 16/5).

Bambang menilai kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM merupakan tindakan ego sektoral semata karena ketakutan berlebihan atas kerugian Pertamina. Kerugian yang diderita Pertamina ini terjadi akibat inefisiensi sebagai dampak dari korupsi, kolusi, dan lain-lain yang sudah berakar di BUMN tersebut.


"Seharusnya Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Koperasi dan UKM, memprotes Kementerian ESDMyang semakin menyengsarakan rakyat, dan seolah-olah di dalam pemerintahan terdapat matahari kembar. Yang pertama pro rakyat, sedangkan yangg lainnya menindas rakyat," ungkap Bambang. [ysa]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya