Berita

hinca panjaitan/net

Politik

Elektabilitas Kader Demokrat Digenjot Jelang Pilkada

SABTU, 16 MEI 2015 | 05:34 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

. Kongres Partai Demokrat di Surabaya telah menghasilkan rekomendasi terkait pencalonan di pilkada serentak Desember mendatang. Kongres memutuskan akan mengutamakan kader untuk diusung dalam pilkada.

"Di Kongres salah satu komisi membahas pilkada. Jadi begitu selesai kongres, kami garap serius dengan mengutamakan kader yang memiliki elektabilitas tinggi," ujar Jurubicara DPP Partai Demokrat Hinca Pandjaitan seperti dikutip JPNN (Jumat, 15/5).

PD, lanjutnya, akan melakukan survei terlebih dahulu  untuk memenuhi rekomendasi kongres. Baik terhadap kader yang saat ini menjabat kepala daerah dan masih memungkinkan diusung kembali, maupun terhadap kader yang mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala daerah.


"Terhadap yang sedang menjabat, kalau elektabilitasnya kurang, maka kami akan coba meningatkannya terlebih dahulu. Demikian juga terhadap kader yang belum menjabat namun mendaftar sebagai bakal calon, kami akan coba tingkatkan elektabilitasnya," ujar Hinca.

Menurut Hinca, elektabilitas sangat penting, karena penilaian langsung dari masyarakat terhadap para calon yang nantinya menjadi pemimpin di daerah masing-masing. Karena itu agar elektabilitas meningkat, perlu kerja nyata dari segenap kader PD dalam waktu yang memang sangat singkat menjelang pendaftaran calon kepala daerah, 26-28 Juli mendatang.

"Jadi kami benar-benar berkejaran dengan waktu. Karena itu Demokrat mendorong kader untuk maju. Sistem penjaringannya dari bawah. Untuk tiap daerah ada yang namanya tim enam. Masing-masing beranggotakan 2 pengurus DPC, 2 DPW dan 2 DPP. Hasil penjaringan akan dibawa ke DPP," ujarnya.

Dengan pola penjaringan yang dilakukan berantai, Hinca yakin calon-calon kepala daerah yang diusung Demokrat nantinya benar-benar merupakan tokoh-tokoh pilihan. Menurut rencana nama-nama bakal calon nantinya akan diumumkan sebelum pendaftaran dibuka. [ian]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya