Berita

Ide Kartu Jakarta Butuh Wagub Djarot Aneh

SABTU, 16 MEI 2015 | 00:51 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Ide Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat untuk membuat Kartu Jakarta Butuh dianggap aneh. Pasalnya, hal itu bukan sebuah solusi dari masalah prostitusi di Jakarta dan malah akan menambah masalah.

"Soal Kartu Jakarta Butuh, aduh itu ide aneh-aneh saja deh," ujar anggota DPRD DKI Prabowo Soenirman di Gedung DPRD (Jumat, 15/5).

Prabowo pun memberikan solusi alternatif untuk menyelesaikan masalah prostitusi. Menurut dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menambah jumlah lapangan pekerjaan di Jakarta.


Politikus Partai Gerindra ini yakin banyak pekerja seks komersial (PKS) yang masih ingin melakukan pekerjaan halal. Akan tetapi, peluang untuk mendapat pekerjaan tersebut tidak ada. Dia yakin, meskipun tidak bisa menghilangkan sama sekali, cara itu bisa mengurangi praktik prostitusi.

"DKI harus menyikapi prostitusi yang ada dengan cara membuka lapangan kerja sebaik-baiknya, dengan mengurangi hal yang sifatnya negatif bagi pengguna dan penjual jasa itu," ujar Prabowo.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat angkat bicara dengan terungkapnya prostitusi online yang melibatkan kalangan selebriti sebagai pekerja seks komersialnya.

Seraya bercanda, ia mengatakan bahwa masyarakat Jakarta sebenarnya memerlukan Kartu Jakarta Butuh, kartu yang ia sebut diperuntukkan bagi warga yang membutuhkan jasa prostitusi.

"Jakarta butuh KJB, Kartu Jakarta Butuh. Orang-orangnya kan butuh yang kayak begituan, ya kasih saja biar dapat kartu," ujar dia di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (12/5). [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya