Berita

Nilai Tukar Petani Kembali Turun, Apa Kerja Pemerintah?

JUMAT, 15 MEI 2015 | 21:45 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Nilai Tukar Petani (NTP) tanaman hortikultura kembali mengalami penurunan dari 101,34 pada bulan Maret 2015 menjadi 100,30 pada bulan April 2015.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mempertanyakan kinerja pemerintah terutama Kementerian Pertanian sebab NTP hortikultura terus turun sejak Oktober 2014.

"Apakah ini artinya program pemerintah baru belum berjalan dengan baik? Kita tahu pemerintahan baru, menteri baru, butuh waktu. Tapi
sampai kapan? Karena nasib petani semakin di ujung tanduk," kata Henry dalam keterangannya kepada redaksi, Jumat (15/5).

sampai kapan? Karena nasib petani semakin di ujung tanduk," kata Henry dalam keterangannya kepada redaksi, Jumat (15/5).

Menurut dia, dalam kondisi ini pemerintah seharusnya melakukan cara yang efektif seperti peningkatan proses pascapanen sehingga nilai tambah yang diperoleh petani menjadi meningkat.

"Jika produksi hortikultura lancar dan ditampung pasar domestik, sebenarnya tak akan jadi masalah," katanya.

Henry menambahkan hal itu juga harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk melaksanakan program "Desa Berdaulat Benih" bersama petani.

"Mumpung belum dieksekusi, kita punya momentum untuk perbaikan," tukasnya.

Penurunan NTP Hortikultura umumnya disebabkan turunnya beberapa harga komoditas kelompok sayuran, khususnya cabai rawit dan cabai merah.

Menurut data Kementerian Perdagangan RI, harga cabai merah pada awal April sebesar Rp. 24.105 per kilogram, kemudian turun menjadi Rp.
22.994 pada akhir April.

Di sisi lain inflasi pedesaan sebesar 0,21 persen juga menjadi sebab lain. Inflasi khusus di daerah pedesaan ini dipicu oleh kenaikan biaya transportasi dan komunikasi. Kedua biaya ini naik karena imbas kenaikan harga BBM.

Inflasi juga disebabkan oleh kenaikan biaya pembelian input produksi hortikulura untuk musim tanam berikut. Kenainkan biaya produksi dan tambahan modal ini jelas mempengaruhi turunnya NTP hortikultura.[dem]


Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Saham BMW Menguat di Tengah Kerja Sama Qualcomm

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 12:21

1,49 Juta Penerima Bansos Terindikasi Judol Ditangguhkan, Begini Cara Cek Penerima Agustus 2026

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 11:24

Karhutla Kerap Terjadi di Lokasi Sama, Kemenhut Diminta Perkuat Mitigasi

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 11:17

Emas Antam Terbang Rp40.000, Dekati Harga Rp2,7 Juta per Gram

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 11:08

Tailan Perketat Aturan Senjata Usai Penembakan Sekolah Tewaskan 8 Orang

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 10:53

Lewat AI Innovator University, UNSIA Janji Hadirkan Pendidikan Merata di Indonesia

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 10:43

Laporan FAO: Konflik Teluk hingga El Nino Pemicu Lonjakan Harga Pangan Global

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 10:26

DPR Dukung Kepala BGN Tindak Lanjuti Temuan 6 Juta Data Ganda Penerima MBG

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 10:17

Sinopsis Film Thriller Terbaru The Last House di Netflix

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 10:09

Komisi III DPR Minta Polisi Transparan Usut Temuan 995 Senpi di Sekolah Pondok Pinang

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 10:01

Selengkapnya