Berita

Nilai Tukar Petani Kembali Turun, Apa Kerja Pemerintah?

JUMAT, 15 MEI 2015 | 21:45 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Nilai Tukar Petani (NTP) tanaman hortikultura kembali mengalami penurunan dari 101,34 pada bulan Maret 2015 menjadi 100,30 pada bulan April 2015.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mempertanyakan kinerja pemerintah terutama Kementerian Pertanian sebab NTP hortikultura terus turun sejak Oktober 2014.

"Apakah ini artinya program pemerintah baru belum berjalan dengan baik? Kita tahu pemerintahan baru, menteri baru, butuh waktu. Tapi
sampai kapan? Karena nasib petani semakin di ujung tanduk," kata Henry dalam keterangannya kepada redaksi, Jumat (15/5).

sampai kapan? Karena nasib petani semakin di ujung tanduk," kata Henry dalam keterangannya kepada redaksi, Jumat (15/5).

Menurut dia, dalam kondisi ini pemerintah seharusnya melakukan cara yang efektif seperti peningkatan proses pascapanen sehingga nilai tambah yang diperoleh petani menjadi meningkat.

"Jika produksi hortikultura lancar dan ditampung pasar domestik, sebenarnya tak akan jadi masalah," katanya.

Henry menambahkan hal itu juga harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk melaksanakan program "Desa Berdaulat Benih" bersama petani.

"Mumpung belum dieksekusi, kita punya momentum untuk perbaikan," tukasnya.

Penurunan NTP Hortikultura umumnya disebabkan turunnya beberapa harga komoditas kelompok sayuran, khususnya cabai rawit dan cabai merah.

Menurut data Kementerian Perdagangan RI, harga cabai merah pada awal April sebesar Rp. 24.105 per kilogram, kemudian turun menjadi Rp.
22.994 pada akhir April.

Di sisi lain inflasi pedesaan sebesar 0,21 persen juga menjadi sebab lain. Inflasi khusus di daerah pedesaan ini dipicu oleh kenaikan biaya transportasi dan komunikasi. Kedua biaya ini naik karena imbas kenaikan harga BBM.

Inflasi juga disebabkan oleh kenaikan biaya pembelian input produksi hortikulura untuk musim tanam berikut. Kenainkan biaya produksi dan tambahan modal ini jelas mempengaruhi turunnya NTP hortikultura.[dem]


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya