Berita

Nilai Tukar Petani Kembali Turun, Apa Kerja Pemerintah?

JUMAT, 15 MEI 2015 | 21:45 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Nilai Tukar Petani (NTP) tanaman hortikultura kembali mengalami penurunan dari 101,34 pada bulan Maret 2015 menjadi 100,30 pada bulan April 2015.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mempertanyakan kinerja pemerintah terutama Kementerian Pertanian sebab NTP hortikultura terus turun sejak Oktober 2014.

"Apakah ini artinya program pemerintah baru belum berjalan dengan baik? Kita tahu pemerintahan baru, menteri baru, butuh waktu. Tapi
sampai kapan? Karena nasib petani semakin di ujung tanduk," kata Henry dalam keterangannya kepada redaksi, Jumat (15/5).

sampai kapan? Karena nasib petani semakin di ujung tanduk," kata Henry dalam keterangannya kepada redaksi, Jumat (15/5).

Menurut dia, dalam kondisi ini pemerintah seharusnya melakukan cara yang efektif seperti peningkatan proses pascapanen sehingga nilai tambah yang diperoleh petani menjadi meningkat.

"Jika produksi hortikultura lancar dan ditampung pasar domestik, sebenarnya tak akan jadi masalah," katanya.

Henry menambahkan hal itu juga harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk melaksanakan program "Desa Berdaulat Benih" bersama petani.

"Mumpung belum dieksekusi, kita punya momentum untuk perbaikan," tukasnya.

Penurunan NTP Hortikultura umumnya disebabkan turunnya beberapa harga komoditas kelompok sayuran, khususnya cabai rawit dan cabai merah.

Menurut data Kementerian Perdagangan RI, harga cabai merah pada awal April sebesar Rp. 24.105 per kilogram, kemudian turun menjadi Rp.
22.994 pada akhir April.

Di sisi lain inflasi pedesaan sebesar 0,21 persen juga menjadi sebab lain. Inflasi khusus di daerah pedesaan ini dipicu oleh kenaikan biaya transportasi dan komunikasi. Kedua biaya ini naik karena imbas kenaikan harga BBM.

Inflasi juga disebabkan oleh kenaikan biaya pembelian input produksi hortikulura untuk musim tanam berikut. Kenainkan biaya produksi dan tambahan modal ini jelas mempengaruhi turunnya NTP hortikultura.[dem]


Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya