Berita

Mohammad nabil/net

Politik

RESHUFFLE KABINET KERJA

Darmin Nasution Tidak Tepat Gantikan Sofyan Djalil 

JUMAT, 15 MEI 2015 | 01:48 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Ramai diperbincangkan Presiden Joko Widodo harus mencopot Sofyan Djalil dari posisi sebagai Menko Perekonomian karena terbukti tidak cakap membuat kebijakan ekonomi.

Suara agar Sofyan Djalil dicopot tak hanya disampaikan elit partai politik, tapi juga kalangan akademisi.

Analis politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Mohammad Nabil, mengatakan Sofyan Djalil merupakan satu dari beberapa menteri Kabinet Kerja yang layak diganti.


"Saya kira menteri yang performanya terlalu datar seperti Sofyan Djalil memang perlu direshuffle," kata dia dalam perbincangan dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (14/5).

Menurut dia kinerja Sofyan Djalil memimpin kebijakan ekonomi Kabinet Kerja tidak cukup baik alias berapor merah. Jika menggunakan skor penilaian dari 1 hingga 10, Sofyan Djalil mendapat skor 5.

"Dari awal posisi Sofyan Djalil memang kurang pas sebagai Menko Perekonomian," imbuhnya.

Nabil sependapat dengan suara-suara yang ramai disampaikan banyak pihak, bahwa Presiden Jokowi juga harus mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno. Menurutnya, kinerja menteri Rini sama buruknya seperti Sofyan Djalil.

"Rini (Soemarno) terlalu banyak kontroversinya, dan dia malah jual-jual BUMN. Saya kira dia memang layak dilempar (dari kabinet)," paparnya.

Sejauh ini nama mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution disebut-sebut dalam perbincangan di kalangan aktivis sebagai kandidat kuat pengganti Sofyan Djalil.

Namun karena mendapat dukungan besar dari Wapres Jusuf Kalla, Sofyan Djalil disebut-sebut masih akan tetap berada di kabinet, diplot mengisi kursi Menteri BUMN yang kosong setelah Rini Soemarno tidak lagi dipakai seiring melemahnya dukungan dari PDIP, terutama dari ketua umum Megawati Seokarnoputri.

Menanggapi itu, Nabil berpendapat kurang tepat jika pada akhirnya Jokowi mengangkat Darmin sebagai Menko Perekonomian.

Selain terkait kemampuan makro ekonomi yang lemah, Darmin sebagaimana pengakuan terpidana suap M. Nazaruddin kepada penyidik KPK, terlibat korupsi pembangunan gedung pajak senilai Rp 2,9 triliun.

Di tengah kondisi perekonomian saat ini, Menko Perekonomian harus diisi oleh orang yang bukan hanya paham dan menguasai permasalahan-permasalahan ekonomi, tetapi juga mampu mengatasinya.

Lebih penting lagi, dia memiliki komitmen dan pembelaan yang jelas terhadap nasib dan kesejahteraan rakyat.

Menurut Nabil, hanya ada dua nama yang memenuhi kriteria tersebut, yakni ekonom senior yang juga Menko Perekonomian pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli dan ekonom senior Ichanuddin Noorsy.

"Dua nama ini layak menggantikan Sofyan Djalil," tukas Nabil.[dem]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya