Berita

Bisnis

Pemerintah Gandeng Penjaminan Terbitkan KUR Mikro

RABU, 13 MEI 2015 | 18:20 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kabar gembira datang dari pemerintah untuk pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK). Sebanyak Rp 30 triliun siap dikucurkan  melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.

Kebijakan segera dilaksanakan seiring dikeluarkannya Keppres  No. 14/2015 tentang komite kebijakan pembiayaan bagi UMKM.  

"Syaratnya adalah penyaluran KUR Mikro dari beberapa bank ini harus yang sudah online atau berhubungan dengan perusahaan penjaminan," ujar Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Braman Setyo di Jakarta, Rabu (13/5).


Ia menjelaskan nantinya KUR Mikro tersebut akan dikonsentrasikan di sektor pertanian, kelautan perikanan, industri kecil dan sektor lainnya.

"Pemerintah mematok suku bunga KUR sebesar  21 persen per tahun. Agunan tambahan diperlukan sesuai penilaian bank dan tanpa perikatan," ujar Braman Setyo yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Perum Jamkrindo.

Ketua Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) Diding S. Anwar menyambut baik kebijakan pemerintah ini.  Ia menjelaskan ke 19 anggota Asippindo, termasuk di dalamnya Perum Jamkrindo, memiliki dana hingga lebih  dari Rp100 triliun untuk penjaminan.

"Jaringan kami luas hingga ke 34 provinsi dengan jumlah anggota sebanyak 19 perusahaan, dan kami (Perum Jamkrindo)  sebagai satu-satunya BUMN yang bergerak di bidang penjaminan siap menyukseskan program mulia ini," ujar Diding yang juga menjabat Dirut Perum Jamkrindo.

Untuk melaksanakan kebijakan ini pemerintah telah menunjuk tiga bank pelat merah dan Bank Pembangunan Daerah (BPD).  Dari alokasi Rp 30 triliun tersebut bank yang dipercaya pemerintah untuk menyalurkan KUR adalah BRI sebanyak Rp24 triliun,  Bank Mandiri Rp2,25  triliun, BNI  sebanyak Rp1,5 triliun dan  BPD sebanyak Rp2,25  triliun.

Khusus BPD ada 15 perusahaan yang akan diajak kerja sama. Jumlah tersebut sudah melalui evaluasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan parameter tingkat kredit bermasalahnya (NPL) di bawah 5persen dan harus sudah mempunyai jaringan IT atau online dengan perusahaan penjaminan.[dem]

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Saham BMW Menguat di Tengah Kerja Sama Qualcomm

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 12:21

1,49 Juta Penerima Bansos Terindikasi Judol Ditangguhkan, Begini Cara Cek Penerima Agustus 2026

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 11:24

Karhutla Kerap Terjadi di Lokasi Sama, Kemenhut Diminta Perkuat Mitigasi

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 11:17

Emas Antam Terbang Rp40.000, Dekati Harga Rp2,7 Juta per Gram

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 11:08

Tailan Perketat Aturan Senjata Usai Penembakan Sekolah Tewaskan 8 Orang

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 10:53

Lewat AI Innovator University, UNSIA Janji Hadirkan Pendidikan Merata di Indonesia

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 10:43

Laporan FAO: Konflik Teluk hingga El Nino Pemicu Lonjakan Harga Pangan Global

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 10:26

DPR Dukung Kepala BGN Tindak Lanjuti Temuan 6 Juta Data Ganda Penerima MBG

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 10:17

Sinopsis Film Thriller Terbaru The Last House di Netflix

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 10:09

Komisi III DPR Minta Polisi Transparan Usut Temuan 995 Senpi di Sekolah Pondok Pinang

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 10:01

Selengkapnya