Berita

jusuf kalla/net

JK Minta Nama Pejabat Pelanggan Mucikari RA Tak Diumumkan

SELASA, 12 MEI 2015 | 22:20 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Nama pejabat yang ada dalam daftar mucikari RA tidak perlu dibeberkan ke publik. Tidak etis jika polisi membeberkan nama pejabat yang diduga menjadi pelanggan RA jika hal itu hanya berdasarkan pengakuan sepihak.

Begitu disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurut Kalla, jika tetap dilakukan maka hal itu bisa dianggap pencemaran nama baik.

"Kalau memang tertangkap basah, ya terpaksalah. Tapi kalau hanya daftar nama saja, kan anda juga bisa bikin daftar begini. Jadi tidak etis lah bila dibuka," kata Kalla di Kantor Wapres Komplek Istana, Selasa (12/5).


JK ragu ada pejabat yang menjadi pelanggan mucikari artis berinisial RA. Gaji seorang pejabat kecil sementara untuk membayar artis yang menjadi wanita penghibur melalui penghubung RA kabarnya bertarif ratusan juta rupiah.

"Gaji pejabat negara kan kecil, masak bisa bayar Rp 100 juta. Saya jadi sangsi?" kata JK.

JK berterus terang dirinya tak jarang mendapat tawaran perempuan. Tawaran diterimanya lewat pesan berantai.

"Terus terang saya sering menerima gitu-gituan (pesan berantai). Misalnya (ada) wanita cantik," katanya.

Namun, katanya, penawaran yang diterima JK dari wanita cantik tak semuanya soal prostitusi. Yang ditawarkan ke JK salah satunya tawaran kredit.

"Sama menawarkan uang dan mobil. Nomor saya kan sudah 20 tahun, (tentu) kita langsung hapus saja," ucap JK.[dem]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya