Berita

ilustrasi/net

Hukum

Jokowi, Jangan Tunjuk Figur Anti Korupsi Jadi Pansel Capim KPK

SENIN, 11 MEI 2015 | 00:17 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat akan mengeluarkan Keputusan Presiden mengenai panitia seleksi (pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Indonesia Corruption Watch (ICW) mewanti-wanti Jokowi agar memilih orang-orang yang tepat dalam panitia seleksi.

"Anggota Pansel yang ditunjuk harus memiliki kriteria berintegritas, independen, tidak ada konflik kepentingan dengan KPK, tidak pernah punya masalah di masa lalu dan punya komitmen antikorupsi," ujar Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho kepada wartawan di Jakarta, Minggu (10/5).

Emerson menambahkan, calon anggota Pansel pimpinan KPK harus dilihat rekam jejaknya. Untuk itu, Presiden Jokowi bisa melibatkan bantuan KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan apakah orang yang akan ditunjuk memiliki rekam jejak yang baik dan bersih dari korupsi.


Menurut Emerson, dukungan Presiden Jokowi terhadap KPK dan menghindari pelemahan KPK harus dimulai dengan pemilihan yang ketat para calon anggota Pansel KPK. Salah satu sarannya adalah, Presiden Jokowi harus membuang orang-orang dari parpol atau yang berafiliasi dengan parpol dari susunan Pansel Capim KPK.

Selain itu, Presiden juga harus membuang pihak akademisi yang menjadi pembela atau ahli untuk koruptor dari susunan Pansel.

"Komposisi Pansel capim KPK akan menentukan masa depan KPK. Jika ketua atau anggota Pansel bermasalah, dapat dipastikan calon pimpinan KPK yang dihasilkan dan diserahkan ke DPR nanti mayoritas figur bermasalah," paparnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya