Berita

ilustrasi/net

Hukum

Jokowi, Jangan Tunjuk Figur Anti Korupsi Jadi Pansel Capim KPK

SENIN, 11 MEI 2015 | 00:17 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat akan mengeluarkan Keputusan Presiden mengenai panitia seleksi (pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Indonesia Corruption Watch (ICW) mewanti-wanti Jokowi agar memilih orang-orang yang tepat dalam panitia seleksi.

"Anggota Pansel yang ditunjuk harus memiliki kriteria berintegritas, independen, tidak ada konflik kepentingan dengan KPK, tidak pernah punya masalah di masa lalu dan punya komitmen antikorupsi," ujar Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho kepada wartawan di Jakarta, Minggu (10/5).

Emerson menambahkan, calon anggota Pansel pimpinan KPK harus dilihat rekam jejaknya. Untuk itu, Presiden Jokowi bisa melibatkan bantuan KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan apakah orang yang akan ditunjuk memiliki rekam jejak yang baik dan bersih dari korupsi.


Menurut Emerson, dukungan Presiden Jokowi terhadap KPK dan menghindari pelemahan KPK harus dimulai dengan pemilihan yang ketat para calon anggota Pansel KPK. Salah satu sarannya adalah, Presiden Jokowi harus membuang orang-orang dari parpol atau yang berafiliasi dengan parpol dari susunan Pansel Capim KPK.

Selain itu, Presiden juga harus membuang pihak akademisi yang menjadi pembela atau ahli untuk koruptor dari susunan Pansel.

"Komposisi Pansel capim KPK akan menentukan masa depan KPK. Jika ketua atau anggota Pansel bermasalah, dapat dipastikan calon pimpinan KPK yang dihasilkan dan diserahkan ke DPR nanti mayoritas figur bermasalah," paparnya.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Pramono Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pemutihan Ijazah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:44

Jangan Dibenturkan, Mendes Yandri: BUM Desa dan Kopdes Harus Saling Membesarkan

Senin, 22 Desember 2025 | 17:42

ASPEK Datangi Satgas PKH Kejagung, Teriakkan Ancaman Bencana di Kepri

Senin, 22 Desember 2025 | 17:38

Menlu Sugiono Hadiri Pertemuan Khusus ASEAN Bahas Konflik Thailand-Kamboja

Senin, 22 Desember 2025 | 17:26

Sejak Lama PKB Usul Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:24

Ketua KPK: Memberantas Korupsi Tidak Pernah Mudah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:10

Ekspansi Pemukiman Israel Meluas di Tepi Barat

Senin, 22 Desember 2025 | 17:09

Menkop Dorong Koperasi Peternak Pangalengan Berbasis Teknologi Terintegrasi

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

PKS Kaji Usulan Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

Selengkapnya