Mayoritas publik tidak puas dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hasil survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (kedaiKOPI) menunjukkan tingkat kepuasan publik secara umum terhadap Presiden dan Wakil Presiden hanya 31.3%, sementara 65,6% mengaku tidak puas terhadap kinerja pemerintah.
"Salah satu penyebab terbesar dari turunnya tingkat kepuasan masyarakat adalah pola komunikasi yang buruk dari pemerintah ke masyarakat. Hal ini menyebabkan rakyat sering menduga maksud dan tujuan program pemerintah, akibatnya kepercayaan turun dan ketidaksetujuan meningkat tajam," terang Jurubicara kedaiKOPI, Hendri Satrio ketika merilis survei di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (10/5).
Menurut dia, meski tingkat kepuasan kepada kementerian rendah, namun dengan waktu yang ada publik masih percaya perbaikan kinerja para menteri. Di bidang ekonomi pekerjaan rumah terbesar masih pada Bappenas, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri UKM dan Menko Perekonomian.
Menteri-menteri lain yang berkinerja bagus diharapkan mampu meningkatkan komunikasi publiknya. Menteri Sosial misalnya, harus lebih mampu menjelaskan tujuan setiap kali blusukan atau langkah Menteri Keuangan yang berhasil menyelamatkan pemerintahan Jokowi-JK dengan disahkannya APBNP 2015 tapi tercitrakan salah oleh masyarakat akibat kerja tidak maksimal Bank Indonesia mengantisipasi pelemahan nilai rupiah terhadap dollar Amerika.
"Agar kedepan ketidakpercayaan publik terus merosot, kedaiKOPI merekomendasikan Pemerintah menggunakan policy-research oriented sebelum membuat sebuah kebijakan, agar kebijakan yang diputuskan tidak mendapatkan tentangan di masyarakat," papar Hendri Satrio.
Selain itu, kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina ini, Presiden Jokowi harus memastikan agar agar janji kampanyenya dilaksanakan secara baik oleh para menteri. Pemerintah dapat mengevaluasi kinerja para menteri yang mendapatkan rapor merah sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kinerja para menteri.
Presiden Jokowi sebagai Presiden juga diharapkan dapat independen, mengambil jarak dengan partai pengusungnya, dalam mengambil sebuah keputusan. Responden melihat bahwa faktor dukungan publiklah yang menjadi faktor utama mempengaruhi bertahannya pemerintahan Jokowi-JK selama lima tahun.
"Pemilih masih melihat Jokowi sulit melepaskan pengaruh dari partai pengusungnya. Menurut pemilih sebaiknya Jokowi menjaga jarak dengan PDIP yang disampaikan oleh 34,4% responden. Jadi bila kelak Jokowi menambah partai dari PDIP, maka besar kemungkinan dukungan masyarakat akan semakin kecil," papar Hendri Satrio.
Survei KedaiKOPI sendiri dilakukan terhadap 450 responden dengan Margin of Error (MoE) plus minus 4,62% pada tingkat kepercayaan 95%. Pemilihan sample dilakukan secara acak (probability sampling) menggunakan metode sample acak bertingkat (multistage random sampling) dengan memperhatikan proporsi antara jumlah sample dengan jumlah pemilih di setiap kota.
Unit sampling primer survei (PSU) ini adalah kelurahan. Jumlah responden masing-masing PSU adalah 10 orang yang tersebar secara proporsional di 45 kelurahan terpilih di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi.
Proses pengumpulan data dilaksanakan dari tanggal 24-30 April 2015, melalui wawancara tatap muka (face to face interview). Wawancara menggunakan kuesioner terstruktur (structured interview) terhadap 450 orang responden. Responden adalah pemilih yang telah berusia 17 tahun ke atas atau sudah memenuhi syarat pemilih ketika survei dilakukan.
KedaiKOPI merupakan lembaga diskusi dan kajian yang menghimpun dan menyuarakan opini publik terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat. Hasil kajian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi semua stake holder di masyarakat dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kepentingan publik.
[dem]
