Berita

Yuddy Chrisnandi

Kemenpan Berikan Kebijakan Khusus untuk PNS Warga Papua

JUMAT, 08 MEI 2015 | 19:06 WIB | LAPORAN: DEDE ZAKI MUBAROK

Pemerintah pusat memberikan perhatian khusus untuk putra-putri Papua, khususnya untuk seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Salah satunya kebijakan untuk memberikan 65 persen formasi bagi putra-putri Papua asli yang akan ditempatkan di daerah asalnya, dan 35 persen formasi untuk pelamar umum yang melamar di daerah Papua.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menyampaikan bahwa kebijakan tersebut dilakukan untuk menata kepegawaian di Papua. Diakuinya, selama ini yang terjadi adalah kompetisi bebas, jadi yang masuk ke Papua kebanyakan adalah orang-orang pendatang.

Papua sendiri menjadi hanya mendapat satu kesempatan kecil karena kesulitan dalam mengerjakan tes seleksi penerimaan CPNS.


"Dengan sistem kuota, kami menawarkan 65 persen formasi yang hanya akan diisi oleh putra-putri Papua, selebihnya yaitu 35 persen erasal dari daerah lain yang melamar di daerah Papua. Kalaupun kebanyakan yang lulus dari luar orang Papua, itu dibatasi hanya 35% saja. Formasi Papua yang tak terisi dibiarkan tetap kosong dan akan diisi pada hasil seleksi berikutnya,” jelas Yuddy Chrisnandi dalam audiensi dengan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, para pejabat Bupati dan Walikota se-provinsi Papua, serta segenap aparatur sipil negara masing-masing SKPD, Kamis (07/05).

Yuddy juga memberikan peluang bagi masing-masing daerah untuk menyampaikan masukan-masukan berupa harapan, keluhan, dan saran-saran, agar Kementerian PANRB bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dapat menyiapkan suatu formulasi khusus untuk putra-putri Papua. Karena kebijakan khusus untuk Papua akan diselesaikan berdasarkan persoalan masing-masing daerah. Sebagai contoh, lanjutnya, Ppuncak Wijaya dengan Tolikara memiliki persoalan yang berbeda dalam hal kepegawaian, walaupun masih dalam wilayah Papua. Begitupun dengan Kerom, Nabire, ataupun Jayapura.

Formasi memang ditujukan bagi putra-putri Papua, jadi kita mengupayakan kebijakan yang berkeadilan dan berkeseimbangan, dengan menekankan SDM yang lebih berkualitas,” tegas Yuddy.

Selain itu, Yuddy yang didampingi oleh Plt. Kepala BKN Bima Haria Wibisana, juga mendorong agar putra-putri Papua dapat belajar mengoperasikan sistem Computer Assisted Test (CAT) sebelum seleksi penerimaan CPNS di Papua.

Yuddy juga menginstruksikan kepada BKN untuk banyak-banyak melakukan sosialisasi sistem CAT, serta memperbanyak infrastruktur komputer yang akan digunakan. Bagi daerah yang belum terjangkau, masih dapat dimaklumi dengan penggunaan Lembar Jawab Komputer (LJK). [zul]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Menhub Perketat Izin Berlayar di Labuan Bajo demi Keamanan Wisata Nataru

Kamis, 01 Januari 2026 | 08:15

Nasib Kenaikan Gaji PNS 2026 Ditentukan Hasil Evaluasi Ekonomi Kuartal I

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:58

Cahaya Solidaritas di Langit Sydney: Menyongsong 2026 dalam Dekapan Duka dan Harapan

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:40

Refleksi Pasar Ekuitas Eropa 2025: Tahun Kebangkitan Menuju Rekor

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:13

Bursa Taiwan Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah Berkat Lonjakan AI

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:02

3.846 Petugas Bersihkan Sampah Tahun Baru

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:58

Mustahil KPK Berani Sentuh Jokowi dan Keluarganya

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:22

Rakyat Sulit Maafkan Kebohongan Jokowi selama 10 Tahun

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:03

Pilkada Lewat DPRD Abaikan Nyawa Demokrasi

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:45

Korupsi Era Jokowi Berlangsung Terang Benderang

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:21

Selengkapnya