Kasus dugaan korupsi proyek siluman Dinas Pekerjaan Umum NTT yang dilaporkan oleh anggota DPRD NTT, Viktor Lerik mestinya dijadikan momentum bagi Kejaksaan dan/atau Polda NTT untuk membangkitkan semangat pemberantasan korupsi di NTT.
Hal ini dikatakan koordinator TPDI, Petrus Selestinus dalam keterangan tertulisnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (8/5).
Berkaca dari kasus dugaan korupsi APBD di DPRD dan Pemda DKI Jakarta yang tengah ditangani Bareskim Mabes Polri serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menurut Petrus, seharusnya ini menjadi inspirasi Kejaksaan Tinggi dan Polda NTT dalam membongkar praktek korupsi akut yang terjadi di wilayah hukumnya.
Untuk diketahui, Victor Lerik dkk, saat bertemu Kepala Seksi (Kasi) Penyidikan Kejati NTT, Adam Saimima, Victor sudah menjelaskan, kronologi dan dugaan modus operandi korupsi proyek siluman di Dinas PU NTT. Menurut Victor, jelas Petrus, kasus itu mirip korupsi APBD DKI Jakarta.
"Karena itu TPDI meminta kepada siapa saja anggota masyarakat dan pegawai di lingkungan Pemprov NTT dan DPRD NTT harus berani memberikan informasi, baik melalui Victor Lerik atau langsung kepada Kejaksaan Tinggi NTT, agar laporan Vicktor ke Kejati NTT itu langsung diproses oleh Kejaksaan Tingi NTT," jelasnya.
Informasi yang diperoleh TPDI, beber Petrus, ada sekitar 14 paket proyek yang "dititip" di dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PU NTT. Diperkirakan kerugian uang negara mencapai sebesar Rp 7,4 miliar.
"Ini modus baru kejahatan korupsi di NTT, yang muncul dalam APBD 2015 tanpa perencanaan," tuding Petrus.
Untuk itulah, menurut dia, Aspidsus Kejaksaan Tinggi NTT Gasper Kase harus secara berkala melaporkan perkembangan proses hukum atas kasus ini kepada masyarakat agar proses hukumnya dapat diawasi.
[wid]
