Berita

Politik

Effendi Simbolon: Solusinya Bukan Reshuffle Tapi...

KAMIS, 07 MEI 2015 | 21:46 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai telah gagal menjalankan amanat rakyat.

Stabilitas harga, kepastian hukum dan situasi politik yang kondusif merupakan beberapa contoh harapan yang dikehendaki rakyat yang tidak bisa diwujudkan oleh Jokowi-JK.

"Pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan, harga-harga naik, rupiah menurun, sekarang IHSG menurun, ketidakpastian hukum, itulah kenyataan dari output pemerintah," kata politisi PDIP Effendi Simbolon dalam talkshow di TV One, Kamis (7/5) malam.


Menurut Effendi yang berbicara bersama ekonom senior Ichsanuddin Noorsy, target dan program kerja yang dijanjikan dan dilaksanakan pemerintah tidak realistis dan penuh kebohongan.

Contoh terbaru adalah pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt dengan dalih untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional di Goa Cemara, Pantai Samas, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berkaca dari masa SBY yang membangun pembangkit listrik dengan daya tidak lebih besar dari itu dalam dua periode pemerintahan, menurut Effendi, proyek pembangkit listrik bertenaga bayu atau angin yang dijanjikan Jokowi selesai dalam tiga tahun sangat tidak realisitis.

Effendi tak setuju untuk mengatasi berbagai kecarut marutan yang ada saat ini perlu dilakukan reshuffle kabinet. Persoalan utamanya bukan di menteri.

"Solusinya bukan reshuffel, tapi..." kata Effendi dipotong anchor karena waktu talkshow selesai. Effendi yang nampak belum selesai bicara langsung disalami anchor dan sempat disorot kamera langsung memberi senyuman.

Di tengah desakan reshuffle kabinet yang kian menguat belakangan ini, Effendi yang sering melontarkan kritik keras terhadap Jokowi justru rajin menyuarakan agar dilakukan reposisi presiden.

Menurut dia reshuffle kabinet tidak dapat menyelesaikan persoalan negara saat ini sebab menteri hanya sebagai pembantu presiden.[dem]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Harga Emas Antam Hari Ini Kembali Pecah Rekor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:12

Kritik Pandji Tak Perlu Berujung Saling Lapor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:05

AHY Gaungkan Persatuan Nasional di Perayaan Natal Demokrat

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:02

Iran Effect Terus Dongkrak Harga Minyak

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:59

IHSG Dibuka Menguat, Rupiah Melemah ke Rp16.872 per Dolar AS

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:42

KBRI Beijing Ajak WNI Pererat Solidaritas di Perayaan Nataru

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:38

Belajar dari Sejarah, Pilkada via DPRD Rawan Picu Konflik Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:31

Perlu Tindakan Tegas atas Konten Porno di Grok dan WhatsApp

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:30

Konflik Terbuka Powell dan Trump: Independensi The Fed dalam Ancaman

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:19

OTT Pegawai Pajak Momentum Perkuat Integritas Aparatur

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:16

Selengkapnya