Erry Riyana Hardjapamekas: Serangan Ke KPK Sistematis, Ini Ujian Bagi Pimpinannya & Dukungan Publik

Upaya membubarkan KPK mulai dilakukan 10 tahun lalu. Tapi sekarang makin meluas dan makin intensif.
 
Ini ujian bagi KPK dan dukun­gan publik. Apabila tetap kon­sisten mempertahankan KPK, maka pemberantasan korupsi terus berlanjut walau melemah untuk sementara.

Demikian disampaikan bekas Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas kepada Rakyat Merdeka, Senin (4/5).

Menurut Erry, berlanjutnya proses hukum terhadap Ketua KPK non aktif Abraham Samad, Wakil Ketua KPK non aktif Bambang Widjojanto dan pe­nyidik KPK Novel Baswedan merupakan ujian berat bagi KPK.

"Dalam situasi seperti ini, pimpinan KPK harus solid dan kompak dan terus menjaga kredibilitasnya agar tetap didu­kung publik," paparnya.

Berikut kutipan selengkap­nya:

Kasus pimpinan KPK non aktif dan penyidik KPK ter­us dilanjutkan, tanggapan Anda?
Ini batu ujian yang bagus untuk KPK, supaya KPK lebih kuat. Untuk itu KPK harus solid dan kompak. Jangan ada pikiran macam-macam, semuanya fokus pada pekerjaan dan memberikan dukungan moral dan dukungan lainnya kepada mereka. Anggap ini sebagai ujian untuk KPK yang lebih kuat.

Plt Wakil Ketua KPK Indrianto Seno Adji dan Johan Budi siap mundur bila Novel tetap ditahan, tanggapan Anda?
Itu bagus sekali. Ini menun­jukkan tanggung jawab sebagai pimpinan yang tidak mampu melindungi anak buah. Tapi di sisi lain kita tahu bahwa me­mang ini tantangan. Saya kira tidak perlu mengundurkan diri. Sebab, ada kepentingan yang lebih besar.

Apa yang Anda tangkap dari kasus ini?
Serangan kepada KPK ini sistematis sekali. Menghadapi situasi ini jangan sampai pimpi­nannya terpecah.

Apa ini sinyal kuat ada yang ingin melemahkan atau bahkan membubarkan KPK?
Ada keinginan untuk mem­bubarkan KPK itu pasti. Sejak 10 tahun lalu upaya itu sudah ada. Tapi selalu kandas karena publik mendukung KPK.

Presiden Jokowi minta Polri untuk membebaskan Novel Baswedan, tapi belum diwujudkan Polri, ini ba­gaimana?
Seharusnya ini koreksi bagi kelompok petinggi Polri yang harus berfikir secara jernih. Anggap ini koreksi dari atasan, sehingga dipatuhi.

Tapi nggak dipatuhi, terserah Polri saja.

Itu bukan intervensi, itu ko­reksi kepada institusi lem­baga negara di bawah Presiden. Kalau Presiden mengatakan seperti itu berarti Presiden akan bertanggung jawab dan proses hukum dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Bagaimana kredibilitas KPK ke depan?
Ada kekhawatiran gerakan pemberantasan korupsi tidak berlanjut. Ini akan berdampak buruk bagi kita semua.

Kekhawatiran lainnya, ba­gaimana KPK menjaga kredibiltas dan integritasnya agar dukungan publik tetap seperti semula atau bahkan lebih kuat lagi.

Dukungan publik itu termasuk dukungan media ya. Media mendukung sambil mengawal dan mengawasi. Jangan sam­pai kredibiltas KPK terganggu hanya karena ulah yang tidak perlu.

Kalau Polri bagaimana?
Ke depan harus ada komu­nikasi dan koordinasi yang baik sesama penegak hukum. Selain itu, Polri perlu membenahi aparatnya.

Kita semua cinta Polri. Kita kan tidak memusuhu Polri, tapi sebagai lembaga wajib kita kritisi dengan konstruk­tif. ***