Berita

MENPANRB: Aparatur Sipil Harus Melayani dan Jadi Perekat Masyarakat

RABU, 06 MEI 2015 | 20:12 WIB | LAPORAN: DEDE ZAKI MUBAROK

Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi mengajak pimpinan Pemerintah Kota Makassar, mulai dari Walikota sampai lurah untuk selalu turun dan melihat langsung permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan melakukan dialog. Selain itu, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjadi agen perubahan, dan tetap menjadi perekat NKRI.
 
Hal itu dikatakan Yuddy saat bertatap muka dengan Walikota dan jajaran ASN Kota Makassar, dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Kota Angin Mammiri, Rabu (06/05). Dengan bertemu dan berdialog dengan masyarakat, setiap permasalahan yg mereka hadapi dapat langsung ditangani. Hal itu sejalan dengan komitmen pemerintahan Jokowi �" JK, negara harus selalu hadir di tengah masyarakat.

Kita harus membangun keharmonisan di tengah tengah masyatakat,” ujarnya.
 

 
Dikatakan Yuddy, melalui revolusi mental, aparatur negara harus melakukan perubahan drastis. Kalau sebelumnya selalu duduk di belakang meja, kini harus turun ke bawah. Kalau dulu selalu minta dilayani, kini harus mau melayani masyarakat. Sebab kehadiran birokrasi dalam suatu negara, pada hakekatnya memang untuk melayani masyarakat, bukan sebaliknya.
 
Menurut Yuddy, kehadiran pemerintah daerah dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi aparatur pemerintah daerah, terlebih Lurah dan Camat, merupakan garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat.

Ini harus kita lakukan, tanggalkan mental priyayi, lepaskan ego sektor. Kita harus bergotong royong, bahu membahu dalam bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,” tegas Guru Besar FISIP Universitas Nasional Jakarta ini.
 
Lebih lanjut Yuddy mengatakan, Kota Makassar termasuk kota yang berkinerja baik dan tingkat penurunan angka kemiskinannya cukup signifikan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi cukup stabil, sehingga tidak sulit untuk menjadikan Makassar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain di tanah air.
 
Beban itu bukan hanya ada di pundak Walikota dan Wakil Walikota, tetapi juga menjadi tanggungjawab dari segenap ASN Kota Makassar. Karena itu, Menteri Yuddy menekankan agar seluruh ASN berperan sebagai agen-agen perubahan, yang selalu berada di garis terdepan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi melalui revolusi mental. Tak lupa, Yuddy mengingatkan agar ASN selalu menjadi perekat NKRI.
 
Sulawesi Selatan yang beribukota di Makassar, lanjut Yuddy, mempunyai banyak tokoh nasional, seperti M. Jusuf, BJ. Habibie, Baharuddin Lopa, dan yang saat ini menjadi Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Karena itu wajar kalau pengelolaan Kota Makassar harus lebih baik lagi, pengelolaan dengan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dan transparan.

Dalam kesempatan itu, Walikota Makassar Muhammad Ramdhan Pomanto mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk selalu melaksanakan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Sebagai contoh, Makassar sudah berkomitmen untuk menerapkan UU ASN. Salah satunya, Makassar telah melakukan pengisian jabatan secara terbuka.

Menurut Walikota, hal ini dilakukan untuk mendapatkan ASN yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam melaksanakan tugas tugasnya, sehingga pelayanan terhadap masyarakat bisa lebih maksimal lagi. [dzk]


 

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

UPDATE

Moreno Soeprapto, Potret Etika Buruk Wakil Rakyat

Senin, 21 September 2026 | 06:25

Suara Rakyat Jangan Dimubazirkan

Senin, 21 September 2026 | 06:05

Ketika Pakar Saking Pintarnya Jadi “Goblok”

Senin, 21 September 2026 | 05:44

Masa Depan Pelabuhan Indonesia antara Peluang dan Tantangan

Senin, 21 September 2026 | 05:13

Serangan Babi Hutan Persoalan Serius bagi Petani

Senin, 21 September 2026 | 05:00

Merapi Empat Kali Luncurkan Lava Pijar dalam 6 Jam

Senin, 21 September 2026 | 04:39

Pramono Lagi Menempatkan Jakarta dalam Peta Persaingan Kota Global

Senin, 21 September 2026 | 04:23

Membaca Berhadiah Koin

Senin, 21 September 2026 | 04:02

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 1448 H Jatuh 8 Februari 2027

Senin, 21 September 2026 | 03:06

Selengkapnya