Masalah perebutan saham Asia Resourch Minerals Plc (ARMS) mesti dipahami bukanlah semata urusan jual beli saham, tapi bagaimana memelihara aset bangsa dan memuluskan laju kepentingan energi masa depan.
Persoalan itu harus dilihat dalam kerangka bahwa kebijakan sektor batu bara harus sejalan dengan target pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan industri nasional sebesar 6,1% di tahun 2015, dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 21,2%.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Strategic National Interest Studies Mirwan BZ Vauly terkait perebutan kepemilikan saham perusahaan batubara PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) yang tengah proses restrukturisasi hutang.
Asia Resourch Minerals Plc (ARMS), induk perusahaan BRAU yang merupakan emiten saham di Bursa Saham London saat ini tengah menjadi rebutan beberapa perusahaan termasuk Grup Sinarmas yang dikendalikan keluarga Eka Tjipta Widjaja, dengan Nataniel Rothchild. Grup Sinarmas melalui Argyle Street Management Limited (ASML) sudah menguasai 4,65 persen, sementara pesaingnya Rotschild melalui NR Holdings memiliki 17,5 persen saham ARMS.
Menurut Mirwan, salah dalam menentukan investasi akan menjadi ancaman bagi kedaulatan bangsa. Karena itulah kedaulatan enegi perlu menjadi pertimbangan utama, selain juga kompetensi pengelola. Mengacu pada pengalaman, katanya, Nathaniel Rothschild tidak memiliki latar belakang yang cukup untuk mengelola sektor batubara. Guna menutupi kelemahan ini maka Nathaniel menggandeng perusahaan lain. Perusahaan asal Rusia SUEK PLC dikabarkan sudah berkongsi dengan NR Holdings, untuk membeli saham tersebut.
"Kompleksitas kepentingan perusahaan tentu akan mengganggu dalam kepentingan batubara Indonesia. Apalagi, dalam pengelolaannya, Nathaniel juga berbasis di London sementara asset yang dikelola ada di Indonesia," kata Mirwan.
Sementara itu, Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengatakan rencana PT Rothschild yang berniat menguasai saham Asia Resource Minerals Plc (ARMS) dan bersaing dengan Grup Sinar Mas tidak dapat dicegah. Pihak manapun, kata dia, bebas untuk melakukan investasi dan pengelolaan pertambangan di Tanah Air sebab aturannya yang ada memang memberi peluang demikian.
Marwan tidak menampik kemungkinan jika tetap dikelola oleh perusahaan asing, maka hal itu menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan energi, karena energi tersebut tidak terbarukan. Tapi hal itu tidak bisa dihindari karena sudah masuk di bursa.
Ketua Serikat Pekerja Berau Lukman Rahim menolak jika saham perusahaan batubara PT. Berau Coal Energy Tbk (BRAU) dimiliki asing. Lebih bagus, katanya, saham perusahaan banyak dimiliki orang Indonesia, jangan sampai didominasi oleh asing.
"Kalau asing yang mengusai saham, berarti sama saja dengan kita dijajah oleh asing. Kita tidak mau," kata Lukman.
Ia menegaskan bahwa pihaknya tetap menunggu dan akan senang bila pengusaha Indonesia mau menguasai saham perusahaan. Adapun bila nantinya saham PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) tetap didominasi asing, ia pastikan akan menolaknya.
[dem]
