Setelah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diprivatisasi dengan berbagai cara, sekarang giliran jabatan dalam pemerintahan akan dilelang ke swasta. Hal ini seperti menjadi pembuktian bahwa bagi-bagi jabatan menteri, dan direksi BUMN masih tidak memuaskan hati elit penguasa.
Sebagaimana diketahui , Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan lelang jabatan (open biding) Dirjen Bea Cukai (BC). Open biding Dirjen BC dibuka untuk TNI/Polri, Direksi BUMN, dan K/L. Dengan demikian pihak swasta bisa masuk dalam jabatan-jabatan ini.
Informasi yang dihimpun, Menteri BUMN, Rini M. Soemarno sendiri yang meminta agar direksi BUMN dapat diikutkan dalam lelang jabatan di Kemenkeu tersebut. Sementara, direksi BUMN tersebut adalah orang-orang swasta. Ironisnya, bagi kalangan pejabat Kemenkeu sendiri ditetapkan syarat yang berat, di mana salah satunya adalah harus menjabat di Eselon IIA-nya selama lima tahun.
"Orang-orang profesional termasuk agen-agen asing sekarang akan dapat mengisi jabatan birokrasi negara, ini perlu dikhawatirkan dan sangat disayangkan," kritik Salamuddin Daeng dari AEPI Jakarta.
Salamuddin mengingatkan, pengalaman dalam privatisasi, swastanisasi dan komersialisasi BUMN telah membawa perusahaan plat merah dalam penguasaan asing dan utang luar negeri.
"Mengapa tidak sekalian jabatan Panglima TNI, Kapolri dan jajarannya dilelang?," sindirnya.
[wid]
