Berita

ilustrasi/net

Polri dan Kemenhub Bertanggung Jawab atas Teror Penerbangan Indonesia

KAMIS, 30 APRIL 2015 | 11:05 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

. Sudah tidak ada lagi jaminan rasa aman dan nyaman yang bisa masyarakat dapatkan dari penerbangan Indonesia saat ini. Pasalnya, hampir setiap minggu selalu saja ada ancaman bom yang diterima. Entah di mana letak kesalahan sistem keamanan bandara kita berada, tapi yang pasti ancaman itu begitu mudah bisa kita terima.

Begitu kata anggota Komisi V Miryam S Haryani menanggapi insiden teranyar teror bom yang menimpa Batik Air. Pesawat dengan rute penerbangan Ambon hingga Jakarta itu mendapat teror bom melalui SMS dan mendarat darurat di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Jumat (17/4) pukul 07.20 Wita.

"Saya melihat ada beberapa pihak yang hari ini harus kita minta penjelasan dan tanggung jawab atas kejadian-kejadian ini," ujar Miryam dalam pesan yang diterima redaksi sesaat lalu (Kamis, 30/4).


Institusi pertama yang harus bertanggung jawab adalah Polri. Miryam menilai bahwa saat ini Polri seakan tengah asik berbulan madu dengan Jenderal barunya. Sehingga lupa bahwa ada masyarakat yang harus dilindungi dan diberikan kepastian tentang rasa aman.

"Buktinya beberapa kali penebar teror ancaman bom di maskapai penerbangan terjadi namun tidak pernah diproses secara serius. padahal tindakan itu termasuk pelanggaran mengenai ancaman keselamatan orang lain dan menyebarkan informasi bohong," sambung Ketua DPP Partai Hanura itu.

Kedua adalah Kemenhub yang menerapkan sistem pemeriksaan keamanan bandara yang sangat lemah. Kelemahan sistem ini tidak mampu mendeteksi secara valid tentang ancaman yang bisa menganggu keamanan penumpang.

"Bisa kita lihat setiap ada ancaman bom baik melalui sms atau yang lain mereka selalu panik. PR besar yang belum bisa dijawab oleh Kemenhub yang selama ini dipuji atas keberhasilannya melakukan perubahan di KAI," jabar Miryam.

"Perlu menjadi pertanyaan juga adalah kenapa kejadian ini selalu terjadi pada batik atau lion air, sedangkan maskapai lain tidak? Apakah ada hubungannya dengan kepentingan bisnis, persaingan usaha atau yang lainnya?," tandas ketua umum Srikandi Hanura tersebut. [ysa]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Harga Emas Antam Hari Ini Kembali Pecah Rekor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:12

Kritik Pandji Tak Perlu Berujung Saling Lapor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:05

AHY Gaungkan Persatuan Nasional di Perayaan Natal Demokrat

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:02

Iran Effect Terus Dongkrak Harga Minyak

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:59

IHSG Dibuka Menguat, Rupiah Melemah ke Rp16.872 per Dolar AS

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:42

KBRI Beijing Ajak WNI Pererat Solidaritas di Perayaan Nataru

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:38

Belajar dari Sejarah, Pilkada via DPRD Rawan Picu Konflik Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:31

Perlu Tindakan Tegas atas Konten Porno di Grok dan WhatsApp

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:30

Konflik Terbuka Powell dan Trump: Independensi The Fed dalam Ancaman

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:19

OTT Pegawai Pajak Momentum Perkuat Integritas Aparatur

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:16

Selengkapnya