Jokowi, Presiden Tanpa Kedaulatan

Dewan Penasehat Pusat Keluarga Marhaenisme, Muhammad Jazir mengeritik keras pemerintahan Jokowi-JK.

Menurut dia, sekarang ini pemimpin negeri ini menunjukan telah kehilangan jiwa nasionalisme, tidak lagi berfikir menjaga kedaulatan bangsanya tapi justru malah menyerahkannya kepada asing.

"Freeport dan Blok Cepu menjadi jaminan utang Amerika Serikat kepada China. Presiden Jokowi malah menandatangani perpanjangan kontrak dengan Freeport. Negara telah melanggar undang-undangnya sendiri dalam kasus Freeport dan Blok Cepu," kata dia saat menjadi pemateri dalam acara Pelatihan School for Nation Leader (SNL) dengan tema "Pemimpin Muda dengan Jati Diri Ke-Indonesiaan" di kawasan Wisata Djampang, Bogor.

Dia menilai pemerintahan Jokowi telah kehilangan ideologinya. Menurutnya kabinet Trisakti yang berdaulat dan ideologis, konsepnya berubah sekedar menjadi kabinet kerja.

"Menurut saya Jokowi itu hanya tukang presiden, presiden tanpa kedaulatan. Kabinet Trisakti itu seharusnya ideologis, kalau kabinet kerja itu mentalitas budak,"  kata Tim Ahli Pusat Studi Pancasila UGM ini.

Dia juga mengkritisi keberadaan Kepala Staf Khusus Presiden. Dia menyayangkan sebab lembaga yang dipimpin Luhut Binsar Panjaitan itu memangkas kedaulatan presiden.

"Peran presiden dan wakil presiden saat ini telah diambil alih oleh Kepala Staf Kepresidenan, dimana peran mengevaluasi kinerja menteri telah diambil alih oleh Luhut Panjaitan, menjadikan presiden tidak punya kedaulatan," paparnya.

Lebih lanjut dia juga mengeritik fenomena dinasti politik yang saat ini kembali menguat.  Menurut dia, kondisi tersebut menjadikan Indonesia mundur ke masa feodalistik.

"Partai kembali menjadi dinasti politik, sekarang adalah para darah biru yang berkuasa di partai-partai politik, tanpa sadar kita kembali lagi pada zaman feodalisme politik," pungkasnya.[dem]