Pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan), TNI, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dari waktu ke waktu menunjukkan perbaikan yang signifikan. Hal itu tercermin dengan diperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan tiga institusi dimaksud.
Namun begitu, diakui masih dijumpai kelemahan dalam pengelolaan anggaran keuangan dan Barang Milik Negara (BMN).
Demikian isi siaran pers Humas dan Luar Negeri Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pusat Komunikasi Publik Kemhan yang diterima wartawan di sela kegiatan Forum Akuntabilitas Nasiona (FAN) di Balai Samudera Kelapa Gading, Jakarta Utara, siang ini (Selasa, 28/4). Acara dibuka langsung oleh Menteri Pertahanan, Rymizard Ryacudu.
Disebutkan, perlu dilakukan kegiatan dalam bentuk FAN dengan melibatkan pimpinan entitas pemeriksaan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai unsur pelaksana. Termasuk, melibatkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam rangka meningkatkan pemahaman,
awareness dan komitmen untuk menciptakan
good governance serta sistem pengendali internal yang memadai.
Anggota I BPK, Dr. Agung Firman Sampurna; pengamat bidang pertahanan/milter. Andi Widjajanto, Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Dr. Marwanto Harjowiryono; dan Kepala BPKP, Dr. Ardan Adipradana hadir sebagai pembicara.
[wid]
