Asalkan dikelola secara matang, bonus demografi yang dimiliki Indonesia bisa dimanfaatkan untuk pemerataan pembangunan nasional.
"Akan menjadi anugerah jika diraih dengan perencanaan. Berbagai langkah harus diambil, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan hukum," kata penanggung jawab Yayasan Mahkota Insan Cita, Hanifah Mursyidan Baldan dalam Seminar Bonus Demografi bertema "Semangat Kartini Menyongsong Puncak Bonus Demografi 2020-2030" di Jakarta, Senin (27/4).
Bonus demografi yang dimaksud adalah tingginya jumlah usia produktif di Indonesia dibanding era sebelumnya. Di luar itu semua juga diingatkan, saat ini kebijakan yang diambil harus berbasis pada kependudukan.
"Jumlah penduduk tetap harus dikendalikan dan peran BKKBN juga harus dimaksimalkan," ucap Hanifah.
Dengan kesiapan dan kehadiran negara memberikan layanan ruang gerak untuk hidup, dari kemudahan yang diberikan, fasilitas pendidikan, terbuka fasilitas kerja, pendorong lahirnya kreativitas, dirinya yakin akan memberikan kontribusi positif bangsa dan negara.
Untuk mendukung semua itu, setelah melalui pembahasan yang panjang, melalui Menteri Kesehatan juga ada sejumlah rekomendasi untuk disampaikan ke Presiden.
Yang pertama, mendesak pemerintah untuk mendukung dan menginformasikan kepada rakyat tentang pentingnya bonus demografi melalui kegiatan kementerian dan pemberdayaan masyarakat.
"Juga meminta pemerintah untuk melaksanakan kebijakan yang memprioritaskan bidang pendidikan, kesehatan, Ekonomi, kependudukan, hukum dan HAM," kata Hanifah, yang juga istri dari Menteri Agraria dan Tata ruang, Ferry Mursyidan Baldan itu.
Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Ambar Rahayu, mengatakan bonus demografi akan benar-benar berhasil jika saat ini pemerintah Indonesia mampu mengendalikan jumlah penduduk
.[wid]
