Berita

Bisnis

PRO KONTRA KERETA SUPER-CEPAT

Menhub Jonan: Saya Tidak Menentang tapi Jangan Paksa Saya Keluarkan Anggaran

SENIN, 27 APRIL 2015 | 12:30 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Sebulan terakhir ini, ada pro kontra soal pembangunan kereta super-cepat atau highspeed train. Menteri BUMN Rini Soemarno kelihatannya antusias dengan proyek ini. Kabarnya investor Jepang dan China tertarik menggarap proyek tersebut.

Kepada Rakyat Merdeka, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menegaskan dirinya menolak tegas jika anggaran megaproyek kereta super cepat itu pakai anggaran negara.

Menurut Anda, apakah Indonesia saat ini membutuhkan kereta super-cepat?
Saya tidak menentang proyek ini sama sekali. Sangat mendukung kalau ada investor yang mau membangunnya. Rute Jakarta-Surabaya atau Jakarta-Bandung. Silakan. Tapi dengan satu syarat, pemerintah tidak memaksa saya mengeluarkan anggaran dari Kementerian Perhubungan.


Mengapa? Kemenhub punya call centre di 151. Banyak yang tanya, kenapa kereta dibangun lagi di Jawa, di Ambon saja jalanan masih banyak yang hancur. Dan di Papua infrastruktur transportasi masih buruk. Mereka khawatir, apakah pemerintah hendak memperbesar ketimpangan? Jadi, Saya mohon tidak pakai APBN. Saudara-saudara kita di perbatasan dan pedalaman, infrasturkturnya masih jauh ketinggalan. Saya ingat pesan Presiden. Bahwa pembangunan hendaknya harus dimulai dari wilayah terluar, terpencil, perbatasan, atau wilayah rawan bencana. Kami di Kementerian menerapkan itu untuk tujuan pemerataan pembangunan. Mungkin kalau Menteri BUMN tugasnya memodernisasi infrastruktur dan komersial.

Sudah pernah diajak bicara rencana ini baik oleh Presiden atau Menteri BUMN?
Di rapat kabinet belum ada. Menteri BUMN juga belum pernah bincang secara resmi. Presiden kalaupun mendukung program ini mungkin karena yang membangun swasta.

Berapa biaya membangun kereta super-cepat? Kira-kira all in cost 15-20 juta USD per kilometer. Jakarta-Surabaya sekitar 800 kilometer. Kalau keretanya jadi dibangun, harga tiketnya kemungkinan lebih mahal dari pesawat terbang.

Jadi, kereta super-cepat ini bukan angkutan rakyat ya? Di dunia ini, hanya ada satu negara, yang pendapatan GDP-nya di bawah 10 ribu USD tapi punya kereta super-cepat, yaitu China. Mereka membangun itu untuk propaganda besar-besaran memodernisasi negara. Sisanya, di Jepang, Perancis, Jerman, Spanyol dan Korea. Dipakai untuk angkutan rakyat, tapi rakyat yang penghasilan GDP-nya 40 ribu USD. GDP kita sekarang kisaran 4 ribu USD. Amerika saja tidak punya kereta super-cepat. Itu luxury. Di Jepang dan China tidak semua orang bisa naik kereta itu.[***]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Legislator Nasdem: Bukan Hal Sulit bagi Polri Kejar Spam Judol

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:57

Aksi Dramatis Anggota TNI Selamatkan Balita dari Cengkeraman Paman Sakau

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:45

Sempat Lolos OTT KPK, Bos PT MSA Fika Nur Alawi Resmi Pakai Rompi Oranye

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:35

Lagu ‘Mas Bahlil Ganteng’ Berdampak Positif terhadap Citra Golkar

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:10

Cak Imin Pastikan Sekolah Rakyat Sukoharjo Siap Sambut Tahun Ajaran Baru

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:07

Telkom Akses Perkuat Kompetensi SDM Digital di Daerah 3T

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:48

Aliansi Kontraktor Geruduk Sudin PRKP Jakut Gegara Dugaan Monopoli Proyek

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:41

Peresmian Kantor UN Tourism Kukuhkan Spanyol di Garda Terdepan Multilateralisme

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:30

Kejagung Endus Dugaan Keterlibatan Kolonel TNI Aktif dalam Korupsi MBG

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:25

Baru Tiga Bulan Menjabat, Dirut Pos Indonesia Mundur

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:21

Selengkapnya