Perusahaan Asing sudah menguasai Blok Mahakam sejak tahun 1967. Namun sayangnya, hingga kini tidak berbanding lurus antara keuntungan perusahaan dengan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur khususnya dan pendapatan negara pada umumnya.
Demikian disampaikan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Andi Fajar Asti, dalam keterangan persnya yang diterima sesaat lalu (Senin, 27/4).
"Pemerintah memperhatikan kesejateraan masyarakat yang berada di sekitar daerah tersebut," tegasnya.
Karena itu, Pemuda Muhammadiyah mendorong nasionalisasi perusahaan asing yang mengelola sumber gas terbesar di Indonesia tersebut. Apalagi, kontrak Total dari prancis dan Inpex dari Jepang yang mengelola Blok Mahakam akan berakhir pada tahun 2017.
"Kami ingin melihat masyarakat Indonesia dan Kaltim Khususnya menikmati keuntungan ekonomi atas pengelolaan blok Mahakam melalui participant interest, sehingga kami berharap agar kementrian ESDM segera menasionalisasikan semua perusahaan asing yang ada di Blok Mahakam dan melakukan rekrutmen tenaga kerja dengan melibatkan pekerja lokal secara proposional," tegasnya.
Selain itu dia menambahkan, perusahaan yang beroperasi di Blok Mahakam harus tetap menjaga keseimbangan pengelolaan yang pro terhadap kualitas lingkungan yang berkelanjutan.
Sebab perusahaan yang menguasai Blok Mahakam selama 48 tahun tersebut sudah sangat merusak hutan Indonesia dengan hilangnya taman hutan bukit Suharto.
"Jokowi-JK harus penuhi janji politiknya sewaktu debat capres bahwa akan merevisi seluruh kontrak karya dengan perusahaan asing yang ada di Indonesia demi keadilan ekonomi. Kalau Jokowi-JK tidak melakukan itu berarti Jokowi-Jk sebaiknya mundur saja karena ketidakmampua nya menekan perusahaan yang sangat merugikan bangsa Indonesia," demikian Fajar, yang menyelesaikan program Doktor jurusan Lingkungan Hidup di Universitas Negeri Jakarta.
