. Pemerintah Indonesia harus waspada terhadap rencana pemerintah China dibalik komitmen pemberian bantuan pinjaman 50 miliar dolar AS kepada sejumlah BUMN untuk menggarap proyek infrastruktur.
Sebab, dugaan Labor Institute Indonesia, China bakal melakukan eksodus ribuan tenaga kerjanya ke tanah air.
"Perlu ada klausal khusus agar tenaga kerja di Indonesia dilindungi, karena proyek inftrastruktur tersebut dapat membuka ribuan lapangan kerja," terang Analis Ekonomi dan Politik Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga dalam keterangan tertulis yang dikirim ke redaksi, Sabtu (25/4).
Komitmen mengenai pinjaman tersebut tertuang dalam pembicaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping di sela-sela acara Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika (KAA) ke-60, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (22/4/2015) sore.
KEseapakatannya, China terlibat dalam pembangunan infrastruktur pembangkit listrik dan transmisi listrik (PLTU), pembangunan jalan tol, pembangunan pelabuhan dan industri pelayaran.
"Ini merupakan angin segar dalam perbaikan infrastruktur disegala lini, maka harus dapat diwaspadai dan diantisipasi eksodus pekerja China dengan membonceng†masuknya investasi China dalam proyek infrastruktur tersebut," terang dia.
Catatan Labor Institute Indonesia, sudah ratusan pekerja china yang masuk dengan modus bantuan pembangunan proyek infrastruktur. Mulai dari Proyek Pembangunan PLTU Pelabuhan Ratu, Sukabumi, PLTU Labuhan Angin, Tapanuli Tengah, pembangunan jembatan Surabaya-Madura (Suramadu), PLTU Buton Adipala di Cilacap, hingga PLTU Jenu di Tuban, Jawa Timur.
Selain itu, lanjut dia, masuknya pekerja-pekerja China tersebut juga pernah menimbulkan konflik dengan pekerja lokal seperti di proyek PLTU Buton Adipala Cilacap dan PLTU Jenu Tuban Jawa Timur.
"Para pekerja China yang masuk kebanyakan tanpa memiliki dokumen yang jelas, seperti kasus pekerja China di proyek PLTU Celukan Bawang Buleleng Bali yang tidak memiliki paspor dan visa kerja," terangnya.
Karenanya, pemerintah melalui Kementrian Tenaga Kerja, Kementrian Luar Negeri, dan Imigrasi harus tanggap dan jeli akan masuknya para pekerja China tersebut ke Indonesia.
"Pekerja Indonesia harus diberikan kesempatan dulu, dan TKA dari China tersebut hanyalah sebagai tenaga ahli saja bukan pekerja lapangan atau pekerja kasar," terangnya.
Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Hanif Dhakiri, tambah dia, juga harus segera bertindak untuk melakukan pengawasan dan pendataan ulang terhadap pekerja-pekerja tersebut.
"Agar perlindungan dan kesempatan kerja bagi pekerja Indonesia lebih mendapatkan prioritas dibanding pekerja asing asal China tersebut," tandasnya.
[sam]
