Kabar pemerintah Indonesia menerima pinjaman 50 miliar dolar AS atau setara Rp 625 triliun dari Tiongkok mengagetkan kalangan anggota dewan di Senayan.
Angota Badan Anggran DPR, Andi Akmal Pasluddin pun mempertanyakan kebijakan pemerintah mengurangi subsidi BBM dengan alasan untuk dialihkan kepada pembangunan infrastruktur.
"Kini melalui kementerian BUMN, kok pemerintah melakukan hutang kepada China Development Bank (CDB) sebesar lebih seperempat belanja negara dari APBN 2015. Lantas dikemanakan dana pengurangan subsidi BBM itu?," tanya Ketua DPW PKS Sulawesi Selatan yang duduk di Komisi IV DPR ini.
Mengutip pemberitaan media pada 17 November 2014, Andi mengingatkan bahwa Kementerian Keuangna pernah menyebut bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi bisa menghemat anggaran negara hingga Rp 100 triliun. Dengan dana sebesar ini, pemerintah berencana mengalokasikannya untuk pembangunan infrastruktur, terutama bidang pertanian.
Namun hingga kini, publikasi dimulainya rencana dan progress pembangunan infrastruktur tak ada gaungnya. Yang dihembuskan oleh menkeu justru penyesalan negara jika pembangunan infrastruktur tidak segera dilakukan pada awal April lalu.
Menurutnya, dalih pemerintah ini menunjukkan lemahnya eksekusi kebijakan yang dapat menghasilkan perbaikan. Pemerintah membanding-bandingkan kejayaan pertumbuhan ekonomi tahun 2011 sebesar 6,5 persen persen dimana pada saat itu negara belum beranjak menggalakkan pembangunan infrastruktur.
"Menyesalkan kebijakan pemerintah masa lalu untuk menutupi kelemahan roda pemerintah sekarang menjadi hal yang menjadi andalan," ketus Andi Akmal.
Hal ini semakin meyakinkan bahwa kebijakan pemerintah Jokowi menaikkan harga BBM bersubsidi tidak menjawab berbagai persoalan yang antara lain meliputi krisis energi kotor, daya beli masyarakat yang makin menurun, pertumbuhan ekonomi yang mengenaskan, nilai tukar rupiah terhadap dolar makin lemah, termasuk infrastruktur yang malah pinjam dana pembangunannya ke asing.
"Kami meminta kepada pemerintah, tunjukkan prestasi yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat terutama rakyat kecil yang hingga saat ini masih sengsara. Jangan cuma menunjukkan kegiatan ini kegiatan itu oleh pemerintah namun hasilnya tidak terasa," pungkasnya.
[wid]
