Komisi V Desak Korp TNI Usut Tuntas Teror Bom Lion Air

. Negara ini seperti sudah tidak punya wibawa sama sekali, bahkan dimata aparat keamanannya sendiri, yang seyogyanya menjadi garda depan penjaga martabat dan marwah bangsa.

Begitu kata anggota Komisi V DPR RI Miryam S. Haryani menanggapi aksi oknum TNI AL yang melakukan "teror" terhadap petugas Bandara Soekarno-Hatta dan seluruh penumpang pesawat Lion Air JT 250 rute Jakarta-Padang dengan mengaku bahwa dia sedang membawa bom.

"Perbuatan ini sungguh sangat tidak patut ditunjukkan oleh oknum TNI yang seharusnya ikut menjaga hadirnya rasa aman di dalam masyarakat, akan tetapi malah justru menimbulkan kekhawatiran dan rasa cemas. Tindakan yang kekanak-kanakan menyebabkan agenda banyak orang menjadi kacau balau," ujar Ketua DPP Partai Hanura dalam keterangan yang diterima Kantor Berita Politik RMOL (Jumat, 24/4).

Miryam mendesak Korps TNI, khususnya Angkatan Laut, untuk mengusut tuntas perilaku indisipliner anggotanya ini. Pasalnya, jika ini dibiarkan maka tentu akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum dan disiplin di Indonesia.

"Dan apabila "teror terbuka" ini tidak di proses secara hukum, tentu kita malu jika sampai memproses teror sms bom yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Pasalnya, akan timbul pertanyaan kenapa teror terbuka yang sudah jelas siapa pelakunya tidak berani memproses, sedangkan teror via sms langsung sigap ditanggapi aparat kepolisian. Apakah karena pelaku yang sekarang adalah seorang oknum aparat TNI, sehingga prosesnya lama?" sambung ketua umum Srikandi Hanura itu.

Lebih lanjut, Miryam juga meminta pihak keamanan bandara untuk berani lebih tegas terhadap setiap oknum yang berusaha menganggu kelancaran dan keamanan penerbangan setiap maskapai. Petugas bandara diminta tidak takut terhadap pangkat dan jabatan seseorang jika memang orang tersebut bersalah.

Kejadian yang berulang-ulang ini, lanjutnya, juga menjadi peringatan keras bagi Kemenhub untuk segera merevitalisasi persoalan keamanan transportasi, baik darat, udara maupun laut. Jika peristiwa teror yang terjadi terus menerus ini dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan akan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab lainnya yang memanfaatkan kelengahan Kemenhub ini.

"Kalau memang Menteri Perhubungan tidak sanggup mengatasi kejadian seperti ini, lebih baik mengajukan pengunduran diri saja kepada presiden. Langkah ini jauh lebih ksatria daripada menunggu direshuffle," tandas Bendahara Fraksi Partai Hanura itu. [ian]