Berita

jokowi

Jika Tanah Petani Dirampas, Apakah Bisa Langsung Telepon Presiden?

RABU, 22 APRIL 2015 | 02:17 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Presiden Joko Widodo sangat ramah terhadap investor asing. Bahkan dia tak keberatan langsung ditelepon apabila investor menemukan kendala di lapangan. Namun sebaliknya, apakah Jokowi bersikap sama terhadapi petani.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih (Selasa, 21/4) terkait pernyataan Presiden yang disampaikan pada acara World Economic Forum On East Asia (WEF-EA) ke-24, di Jakarta. (Baca: Jokowi: Jika Menemui Masalah dalam Berinvestasi, Silahkan Hubungi Saya)

Tidak kurang dari 700 pengusaha dari 41 negara asing akan menghadiri forum tersebut. Para CEO pimpinan perusahaan pertanian yang memastikan hadir antara lainnya Cargill, DuPont, Monsanto, Nestlé, Syngenta, dan lainnya.


"Presiden bilang ’silahkan datang dan berinvestasi di Indonesia, dan kalau ada apa-apa silahkan telepon saya’, apakah hal ini berlaku sama bagi jika petani mengalami konflik lahan, air dan benih? Apakah petani bisa langsung telepon presiden kalau tanah mereka dirampas perusahaan?” tegas Henry.

Henry mengingatkan, keberadaan perusahaan transnasional sama sekali tidak memberikan dampak apa-apa selain keuntungan bagi mereka di Tanah Air.

"Krisis pangan berkepanjangan, petani yang diusir dari lahannya, hingga hilangnya benih lokal,” kata Henry lagi.

Karrena itu dia menambahkan, kedaulatan di bawah Nawa Cita harusnya mengutamakan masyarakat kecil, bukan malah pihak swasta. "Kami petani SPI memperingatkan presiden agar setia pada Nawa Cita tersebut, dan tidak lupa untuk memenangkan petani di atas swasta," tambah Henry.  [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya