Berita

Dengan Berbagai Alasan, Enam Kepala Negara Batal Hadiri KAA

RABU, 22 APRIL 2015 | 02:00 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Enam pemimpin negara, baik kepala negara maupun pemerintahan, batal menghadiri pertemuan tingkat tinggi Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 22-23 April.

Beberapa di antara mereka menyampaikan alasan ketidakhadiran karena masalah dalam negeri, seperti sidang parlemen, tidak diberi izin parlemen, dan pemilu di negara masing-masing.

Demikian disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir di Balai Sidang Jakarta, seperti dikutip dari Antara malam ini (Selasa, 21/2).


Nasir hanya bersedia menyebutkan dua negara yang pemimpinnya batal hadir dalam KAA adalah Afrika Selatan dan Sudan.

Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma batal hadir karena situasi keamanan di dalam negeri sempat memanas karena kerusuhan akibat xenophobia.

Sementara, Presiden Sudan Omar Al Bashir batal hadir karena tidak mendapatkan izin melintas (flight clearance) dari beberapa negara dalam perjalanannya menuju Indonesia.

Dia juga mengonfirmasi ketidakhadiran Sekjen PBB Ban Ki-moon dalam KAA, namun belum dapat memastikan siapa yang akan mewakilinya.

Sebelumnya, Kemlu telah mendapatkan 27 konfirmasi kehadiran pemimpin negara Asia-Afrika untuk hadir dalam pertemuan tingkat tinggi KAA.

Secara keseluruhan, peserta pertemuan tingkat tinggi KAA pada 22-23 April berasal dari 106 negara terdiri atas 21 pemimpin negara, 80 wakil pemimpin negara (wakil presiden/perdana menteri), dan sisanya merupakan utusan khusus dan pejabat tingkat tinggi.

Selain itu, sepuluh organisasi internasional juga akan hadir dalam pertemuan tingkat tinggi KAA, antara lain PBB, Uni Afrika, ASEAN, Bank Pembangunan Asia (ADB), Liga Arab, dan South Center.

Dalam pertemuan KAA pada 23 April, para pemimpin negara Asia dan Afrika akan menyerukan tiga dokumen hasil KAA ke-60, yakni Bandung Messages, Penyegaran Kerja Sama Strategis Baru Asia Afrika (NAASP) dan Deklarasi Palestina. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya